Jakarta, innews.co.id – Akhir-akhir ini ramai diberitakan beberapa pejabat negara diduga terseret kasus suap dan korupsi. Mulai dari Menteri Pertanian SYL, Ketua KPK FB, dan Wamenkumham EOSH. Hampir setiap hari pemberitaan tentang kasus tersebut ada di berbagai media.
“Penegakkan hukum erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, penegakkan hukum yang tegas dan transparan tentu akan mendorong kepercayaan besar dari para pelaku usaha, termasuk investor luar negeri,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jum’at (8/11/2023).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia menurun pada 2023 menjadi sebesar 3,92. Turun, 0,01 poin dari IPAK pada 2022 yang sebesar 3,93.
Menurutnya, hukum di suatu negara harus ditegakkan. Salah satunya untuk memberi jaminan dalam berusaha. “Kalau dilihat, penegakkan hukum di Indonesia belum dijalankan secara maksimal. Sepertinya ada ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya kompromi, bahkan kongkalikong,” urai owner Toko Daging Nusantara ini.
Kondisi ini kian diperparah dengan adanya dugaan keterlibatan beberapa pejabat negara yang justru menabrak hukum, bahkan mempermainkan hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. “Harusnya, pejabat negara memberi teladan dan menjadi contoh bagaimana seharusnya penerapan hukum itu. Bukan mempertontonkan hal-hal yang masuk kategori abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” imbuh Diana Dewi.
Bila banyak pejabat negara tersangkut masalah hukum tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya tingkat kepercayaan dari investor yang memang menuntut kepastian hukum dalam berinvestasi. Rendahnya indeks kepercayaan investor akan membuat Indonesia sulit mendapat kepercayaan dunia luar.
Tak hanya itu, lanjut Komisaris Independen PT Angkasa Pura Supports ini, rakyat juga jadi hilang kepercayaannya terhadap pejabat negara yang bisa berpengaruh terhadap perekenomian nasional. Misal, terjadi penurunan daya beli atau konsumsi masyarakat.
“Sebagai pengusaha, harapan kami pemerintah bisa tegas pada penegakkan hukum. No excuse bagi para pelanggar hukum. Ketegasan pemerintah dibarengi dengan regulasi yang lebih friendly kepada para pengusaha atau investor akan mendorong terciptanya iklim investasi dan berusaha yang semakin baik. Bila ini terjadi tentu bisa menciptakan lowongan pekerjaan dan menekan angka pengangguran,” tukasnya. (RN)
Be the first to comment