Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, sosial, politik kemasyarakatan

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

BERDASARKAN keterangan resmi pihak Istana Negara, dipastikan bahwa UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan tetap diberlakukan. Kendatipun berbagai pihak (khususnya para pengunjuk rasa) meminta agar dikeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) untuk menganulir berlakunya UU Ciptaker, namun sampai detik terakhir dinyatakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan tidak akan mengeluarkan Perppu. Oleh karena itu, secara substansi masih tetap terjadi tarik menarik terhadap isi dari UU dimaksud.

Di satu sisi para pengunjuk rasa menuntut pembatalan, tetapi pada sisi lain pemerintah tetap besikukuh untuk memberlakukan UU, yang secara administratif sudah diserahkan kepda presiden selaku kepala pemerintahan/dalam jangka waktu 30 hari, presiden harus mengesahkan UU dimaksud. Secara konstitusional, jika dalam jangka waktu tersebut presiden tidak mengesahkan, maka otomatis UU dimaksud berlaku secara hukum. Manakala ada keberatan, maka jalur konstitusionalnya adalah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga inilah yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji, apakah suatu Undang Undang bertentangan atau tidak secara substansi dengan UUD 1945.

Seberat Apa?

Mencermati penolakan yang secara meluas terjadi di hampir seluruh wilayah Tanah Air, bahkan di beberapa kawasan terjadi pengrusakan dan mobilisasi massa begitu massif, dipertanyakan seberapa berat sebenarnya beban UU Ciptaker ini, sehingga melahirkan kontroversi begitu luas?

Beban yang dimaksud berkaitan dengan perbedaan terhadap ketentuan yang ada di dalam pasal-pasalnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara parlementer bisa disebut pihak yang keberatan dengan UU ini dapat dipandang sebagai representasi yang berkeberatan dengan substansi UU dimaksud. Partai yang bersama-sama dengan Partai Demokrat menolak dan memilih walk out pada saat pengesahan pada siding paripurna, 5 Oktober yang lalu. Penolakan yang kemudian menjadi semacam platform penolakan yang menunjukkan konsistensi terhadap hal-hal yang tidak disetujui.

Secara substantif, keberatan PKS sebagaimana disampaikan secara resmi terhadap disahkannya UU Ciptaker ini, pertama memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing.

Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank Tanah, yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS), pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Kedua, UU Ciptaker memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja/buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah, dan pesangon.

Ketiga, UU Ciptaker memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 UU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak
lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan. Begitu juga di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin pemanfaatan Kawasan konservasi perairan yang akan mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Keempat, bahwa UU Ciptaker berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi pendidikan. Dalam rapat pembahasan UU di badan legislasi, Panitia Kerja sepakat untuk mencabut seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan dari UU Cipta Kerja dan akan dibuat sebuah ketentuan pasal baru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang pendidikan dan pengaturan tentang Perguruan Tinggi Asing dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diusulkan oleh pemerintah atau BUMN. Namun dalam draft hasil akhir, rumusan pasal tentang perizinan berusaha bidang pendidikan diserahkan pengaturannya ke dalam Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan pemerintah untuk mengatur semua bidang pendidikan menjadi tidak terbatas. Sedangkan untuk pengaturan pendidikan di dalam KEK pasal baru yang dirumuskan tidak menyebutkan pengkhususan untuk Perguruan Tinggi Asing. Artinya, norma baru tersebut berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang pendidikan.

Kelima, bahwa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil Kebijakan (Pasal 153 dan 154 UU). Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Ketentuan pemberian imunitas bagi penyelenggara Negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya apabila diterima dan menjadi preseden buruk dalam praktik kenegaraan. Hal demikian tidak dapat diterima manakala kewenangan dan penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang sedemikian besar melalui LPI ternyata kebijakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.

Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton), seorang Begawan Hukum dan Politik berkebangsaan Inggris “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.

Keenam, bahwa kebijakan dalam UU Ciptaker terkait impor komoditas pertanian, peternakan, perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka pelindungan dan pemajuan petani, nelayan serta kedaulatan pangan.

Keberatan ketujuh, bahwa substansi UU Ciptaker lebih berorientasi kepada fasilitasi pelaku usaha besar dan Penanaman Modal Asing (PMA) daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Termasuk kurangnya dukungan riset dan teknologi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

Kedelapan, bahwa UU Ciptaker memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Disamping itu, ketidakjelasan terhadap rumusan sanksi yang akan disesuaikan dengan RKUHP adalah suatu hal yang tidak mendasar sebab UU KUHP belum selesai dibuat dan disetujui sehingga dimana letak kepastian hukumnya karena bisa saja isi dari UU KUHP nantinya akan berbeda dengan ketentuan sanksi yang terdapat didalam UU Cipta Kerja.

Kesembilan, bahwa UU Ciptaker mengatur bahwa maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, liquiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada UU OJK dan UU Perbankan serta UU yang terkait dengan Sistem Keuangan, sebaiknya bukan diatur dalam UU ini.

Dengan demikian memang sangat berat substansi yang dijadikan sebagai dasar penolakan. Hal dimaksud belum lagi kepada permasalahan yang berkaitan dengan substansi dari UU lain yang juga dikesampingkan oleh UU Ciptaker. Dari hal ini setidaknya memang dapat dipahami, keberatan yang dilayangkan karena subsgtansi yang mengubah sendi sendi kemapanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan UU sebelumnya.***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah