Jakarta, innews.co.id – Sebuah berita mengejutkan diterima innews, Kamis (27/12) siang.

Kabarnya ada intimidasi yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) hasil Kongres VII Makassar yang saat ini tengah digugat di PN Jakarta Barat, berkenaan dengan pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) di Jawa Tengah.

Konon kabarnya, sepucuk surat bertanggal 26 Desember 2018 tersebut dengan keras meminta Pengwil Jateng untuk segera melaksanakan konferwil selambatnya 29 Januari 2019.

Hal ini mengacu pada Anggaran Rumah Tangga (ART) IPPAT Pasal 19 ayat 4 yang mengatakan, “Konferensi Wilayah diadakan setiap tiga (3) tahun sekali, yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres dan dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari para Ketua Pengurus Daerah atau wakil-wakil dari Pengurus Daerah yang ada dalam Kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan, dengan ketentuan I (satu) Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah atau seorang wakil yang ditunjuk dalam
Rapat Pengurus Daerah yang bersangkutan”.

Seperti disampaikan, bahwa dalam surat tersebut juga dikatakan bahwa batas waktu pelaksanaan Konferwil Jateng pada 29 Januari 2019.

Oleh karena itu, diharapkan Pengurus Wilayah IPPAT Jateng untuk segera menyampaikan tanggal pelaksanaan Konferwil IPPAT Jawa Tengah.

Bila sesuai deadline tidak dilaksanakan, maka, sebut surat itu, sesuai dengan ART IPPAT Pasal 19 ayat 13, Pengurus Pusat berhak menetapkan Panitia Pelaksana untuk melaksanakan Konferwil dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengwil yang bersangkutan.

Surat yang ditandatangani oleh Julius Purnawan, SH., MSi., dan Priyatno, SH., MKn., ini, diduga juga akan dilayangkan kepada Pengwil-Pengwil yang hingga kini belum melaksanakan konferwil.

Menurut data yang ada baru 10 wilayah yang sudah berkonferwil yakni, Bali, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Hingga berita ini dirilis belum ada penjelasan resmi dari Pengwil IPPAT Jateng mengenai surat tersebut. Pun demikian dengan PP IPPAT hasil Kongres VII Makassar.

Berbagai pihak menyayangkan munculnya surat yang terkesan mengintimidasi pengwil untuk segera melaksanakan konferwil disertai ancaman, meski didasarkan pada ART IPPAT.

“Harusnya PP bijaksana dan mau mendengar apa yang menjadi persoalan di wilayah-wilayah, bukan sertamerta langsung melayangkan surat seperti itu,” ujar sejumlah PPAT menyayangkan.

Menelisik sejarah, pada kepengurusan IPPAT periode 2010-2015 yang dipimpin SRC yang kabarnya sangat legitimate, ada banyak pengwil yang tidak melaksanakan konferwil. Ketika itu, PP IPPAT coba mengambil alih pelaksanaan konferwil.

Sayangnya, selama periode tersebut hanya Konferwil IPPAT Jawa Barat yang bisa dilaksanakan oleh PP sudah merasa kerepotan. Belum lagi ada kesulitan bahwa Pengwil tidak mau membiayai konferwil bila dilaksanakan oleh PP. Ini menjadi kendala-kendala yang dijumpai kala itu. (RN)