Jakarta, innews.co.id – Aksi boikot sejumlah produk yang diduga terafiliasi dengan negara-negara pro Israel meluas akhir-akhir ini. Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas serangan membabi buta Israel yang mengakibatkan banyak penduduk sipil Palestina jadi korban.
“Aksi boikot produk-produk Israel merupakan bentuk kekecewaan dari sebagian rakyat Indonesia terhadap agresi militer yang mengakibatkan korban jiwa ribuan warga Palestina, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini merupakan bentuk penyerangan yang mengabaikan hak-hak hidup banyak orang,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi, kepada innews, di Jakarta, Kamis (14/11/2023).
Diana mengatakan, meski perang di Gaza tidak tersangkut ke masalah ekonomi, namun dampaknya memiliki pengaruh. Salah satunya pemboikotan sejumlah produk tersebut. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara lainnya.
“Kita tentu prihatin dengan jatuhnya korban warga sipil di Gaza dan mengungkapkan rasa belasungkawa yang dalam,” seru CEO PT Suri Nusantara Jaya ini.
Menurutnya, bila pemboikotan berlarut, pemutusan hubungan kerja (PHK) akan membayangi. “PHK bisa tak terelakkan bila aksi boikot terus berlangsung,” serunya.
Owner Toko Daging Nusantara ini melanjutkan, “Sebagai pengusaha kami berharap agar Badan Dunia, seperti PBB bisa segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri segala bentuk peperangan di Gaza. “Peperangan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan membuat masalah baru yang lebih rumit lagi,” tegas Diana.
Dirinya menambahkan, peperangan dalam segala bentuknya harus dihentikan. “Kami juga menolak segala bentuk agresi militer yang mengakibatkan korban jiwa,” imbuhnya lagi.
Diana Dewi juga meminta semua pihak bisa menahan diri dan tidak salah kaprah mengeneralisir produk-produk seolah berkaitan dengan Israel. “Harus selektif karena ini juga menyangkut pekerja yang mungkin juga ada keluarga, saudara atau teman kita bekerja di situ. Karena ada potensi PHK bila penjualan mengalami stagnasi di suatu perusahaan. Tentu kita juga tidak ingin bila sanak keluarga kita jadi tidak bekerja lagi karena persoalan ini,” tukasnya.
Tak hanya itu, Diana juga mendesak pemerintah untuk bergerak cepat. Kalau perlu membuat klasterisasi produk dan diumumkan ke publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran ditengah masyarakat. (RN)
Be the first to comment