Kamaruddin Batubara Presdir Koperasi Benteng Mikro Indonesia dan Pahlevi Pangerang Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Nasional

Tangerang, innews.co.id – Mempermudah pendirian koperasi menjadi salah satu poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini tengah berproses di DPR. Kemudahan yang dimaksud dari sisi persyaratan bahwa untuk mendirikan koperasi cukup 3 orang saja. Ini menjadi pasal yang kontroversial.

Menurut Kamaruddin Batubara, Presiden Direktur Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI), memperkecil jumlah pendiri koperasi bukanlah solusi, karena permasalahan koperasi itu bukan saat pendirian. “Tantangan terbesar koperasi ada sesudah berdiri. Apakah dia hanya akan jalan merangkak, jalan biasa atau bisa berlari untuk menuju kesejahteraan anggota dengan semangat pemerataan,” kata Kamaruddin di Tangerang, Selasa (10/3/2020)

Permodalan tentu menjadi faktor penting karena orang banyak saja tanpa modal akan menjadi paguyuban yang akan sulit untuk berdaya, apalagi kalau hanya 3 orang. “Saya khawatir kemudahan ini akan melahirkan ‘pengusaha koperasi’ yang justru akan jauh dari nilai dan prinsip koperasi,” tandasnya.

Menurut Kamaruddin Batubara, tujuan pendirian koperasi menurut pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 adalah untuk kegiatan ekonomi dan sosial. “Jika 20 orang saja sulit mengumpulkan modal dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, apalagi dengan 3 orang tentu makin sulit kalau tidak mau mengatakan mustahil,” tambahnya.

Karena itu, Kamaruddin meminta untuk pendirian koperasi dengan hanya 3 orang harap dikaji betul dan perlu dikoreksi karena kurang tepat dan bisa salah arah.

Hal senada dikatakan Pahlevi Pangerang Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Nasional (Dekopin), “Koperasi merupakan kumpulan orang, bukan hanya beberapa atau segelintir saja”.

Dikatakannya, kalau bisa didirikan hanya dengan 3 orang, apa bedanya koperasi dengan PT (perusahaan terbatas). “Kalau alasannya sulit mengurus izin, bukan orangnya yang dikurangi, tapi difasilitasi apa yang jadi kesulitannya. Pendirian koperasi dengan 20 orang saja sudah terbilang minim. Kalau 3 orang, siapa yang jadi pengurus dan pengawas,” sergah Pahlevi di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baginya, aneh kalau persyaratan jumlah pendiri koperasi diperkecil jumlahnya. “Dekopin jelas-jelas memprotes hal tersebut. Itu harus ditinjau kembali,” imbuhnya. (RN)