Jakarta, innews.co.id – Upaya meningkatkan kualitas Kampung Keluarga Berencana (KB) terus dilakukan Badan Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal dalam Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Program Penguatan Kampung KB di Hotel Harper, Jakarta, Kamis (6/9), “Kampung KB saat ini sebaiknya tidak hanya bicara bagaimana meningkatkan kualitas hidup, gizi anak, serta pengendalian penduduk tetapi bagaimana juga memperhatikan kondisi lain seperti ekonomi dan sosial.

Kampung KB adalah program inovasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan seperti program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Ia berharap dalam Kampung KB juga bisa disediakan data mikro tentang keadaan tiap-tiap keluarga yang ada di suatu desa yang bisa digunakan oleh multilembaga untuk membuat kebijakan dalam pembangunan.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, 14 Januari 2016 lalu, sudah ada 8.189 Kampung KB di seluruh Indonesia.

Kampung KB melibatkan seluruh bidang di BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

“Kampung KB ditujukan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga memiliki ketahanan dan kesejahteraan lebih baik. Karena itu, intervensi kegiatan di Kampung KB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan diperlukan juga data sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kegiatan (baseline data),” tambah Nofrijal.

Di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, BKKBN bersama salah satu mitra kerja yaitu Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dengan pendekatan Advance Family Planning (AFP) secara aktif melakukan pendampingan implementasi Program KKBPK.

Upaya perluasan pendampingan ke berbagai daerah terus dilakukan, untuk pelaksanaan Program Penguatan Kampung KB tersebut ditetapkan di 4 kabupaten di 3 provinsi yaitu Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi), Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).

Pendampingan tersebut dilakukan secara berjenjang baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Kegiatan meliputi pengembangan panduan pengelolaan Kampung KB, penguatan kapasitas, pengembangan rencana kerja dengan Kampung KB yang Spesific, Measurable, Attainable, Relevan, Time-Bound (SMART) dan fasilitasi advokasi ke pemegang kebijakan daerah dan desa. (BY)