Benizon, SH., Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Provinsi Riau

Jakarta, innews.co.id – Pergulatan panjang persoalan di perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) selangkah lagi menemui penyelesaian. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Sebab, pelaksanaan Kongres Lanjutan, sesuai poin kesepakatan damai, bukan saja membutuhkan pemikiran dan kesolidan, tapi juga dana.

Secara blak-blakan Benizon, SH., Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Provinsi Riau mengatakan, “Tentu kita dukung perdamaian IPPAT. Itu yang sebenarnya kita harapkan dari jauh-jauh hari”.

Seruan perdamaian IPPAT

Notaris/PPAT senior ini menambahkan, sekarang semua pihak harus fokus melaksanakan poin-poin kesepakatan yang tentunya harus diselaraskan dengan AD/ART IPPAT. “Pastinya harus sejalan (dengan AD/ART), sehingga kekeliruan yang sama tidak terulang lagi,” tegasnya melalui sambungan telepon, Jum’at (8/1/2021).

Benizon melanjutkan, melaksanakan Kongres Lanjutan atau KLB tidak semudah itu. Harus jelas siapa yang akan jadi Presidium. Juga, apakah Pengwil-Pengwil yang dilantik oleh Julius Purnawan bisa terlibat sebagai Presidium atau bagaimana? Sebab, putusan pengadilan menyatakan bahwa hasil Kongres VII batal demi hukum, jadi Pengwil yang dilantik oleh produk Kongres di Makassar, apakah bisa ikutan?

“Saran saya, sebaiknya tidak lagi dilihat siapa yang melantik Pengwil, tapi bagaimana semuanya bisa terlibat dalam Kongres Lanjutan tersebut. Sebab, kalau masih dipilah-pilah, maka akan memakan waktu lama,” ujarnya.

Tidak itu saja, sambung Benizon, tentunya pelaksanaan Kongres Lanjutan membutuhkan biaya, mau dari mana biayanya? “Harus jelas! Sebab, penggunaan dana puluhan milyar saat Kongres VII saja tidak ada laporan pertanggungjawabannya sampai sekarang. Juga keadaan kas IPPAT sekarang bagaimana, harus dilaporkan secara transparan,” ujarnya kritis.

Benizon meminta para Ketua-Ketua Pengwil bisa kritis mengenai hal tersebut. Sebab, penting keterbukaan agar pelaksanaan Kongres Lanjutan nanti bisa berjalan baik. “Upaya perdamaian yang diinisiasi Kementerian ATR/BPN harus diapresiasi. Namun, kita juga harus bisa melaksanakan Kongres Lanjutan dengan baik,” tuturnya.

Seperti pernah diberitakan, berdasarkan kesepakatan damai, maka pelaksanaan Kongres Lanjutan selambatnya dilaksanakan pada 28 Februari 2021 ini. (RN)