Putri Simorangkir Anggota Barisan Anti Kekerasan (Baskara), sekaligus Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara)

Jakarta, innews.co.id – Pemerintah Pusat harus punya keberanian untuk menindak Kepala Daerah yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran yang bisa berakibat hilangnya nyawa banyak orang.

Hal ini ditegaskan Barisan Anti Kekerasan (Baskara)–komunitas anak bangsa dalam siaran persnya yang diterima innews, di Jakarta, Sabtu (21/11/2020) malam. “Mewakili warga Jakarta yang sudah di puncak penderitaan, kami mendesak Pemerintah Pusat agar memberikan sanksi hukum kepada pejabat, siapapun itu yang telah merusak segala tatanan yang telah diatur dengan baik,” kata Putri Simorangkir salah seorang anggota Baskara ini lugas.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ‘keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi’.

Dengan kritis Putri menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dengan sengaja memperparah kondisi Ibu Kota, bukan saja melakukan pembiaran terhadap terjadinya kerumunan massa, tapi terkesan mensupport.

“Anies sudah melanggar aturan pencegahan Covid-19, bahkan yang dibuatnya sendiri. Semakin ketahuan belangnya, gubernur yang kerjanya hanya pencitraan saja, tidak aware terhadap masyarakat yang dipimpinnya” tegasnya.

Dikatakannya, kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) telah membuat Jakarta porak-poranda. “Warga yang baru pulang dari luar negeri harusnya menjalani isolasi mandiri, setidaknya selama 14 hari. Ini malah dikunjungi Anies. Juga bikin acara yang membuat massa berkerumun. Pemprov DKI bukannya menindak, malah terkesan ikut mendukung,” lanjut Putri.

Lebih jauh Putri mengatakan, satu jiwa saja bernilai tidak terhingga. Bisakah kiranya orang-orang yang waras menghitung berapa nilai kerugian bangsa yang diobrak-abrik hanya dalam kurun waktu tiga hari saat dan setelah kedatangan MRS?

Menurutnya, tidak hanya itu ‘dosa-dosa’ Anies. Kelalaian Anies di awal 2019 dalam mempersiapkan penanggulangan banjir, membuat Ibu Kota nyaris tenggelam. “Dia justru sibuk urus alokasi dana untuk Formula E,” ungkap Putri.

Belum lagi, tindakan Anies memotong pohon-pohon di area Monas. Juga merusak keaslian Taman Ismail Marzuki, dengan membangun hotel di dalamnya.

Di awal-awal pandemi, Anies dengan sengaja membuat antrian di loket MRT, dimana berpotensi terjadi penularan secara massif.

Hingga kini, angka positif Covid-19 di Jakarta tertinggi se-Indonesia. Penerapan PSBB di Jakarta tak kunjung usai menandakan ketidakmampuan gubernur memberi solusi bagi kesehatan warganya. Tak heran, rakyat kecil di Jakarta pun kian menjerit. “Tapi, apakah itu didengar oleh Anies? Nampaknya tidak dihiraukan,” imbuh Putri.

Tidak bisa dipungkiri, lanjut dia, roda perekonomian stagnan. Banyak perusahaan gulung tikar, PHK mendera dimana-mana. Bahkan, orang harus tidur dijalan karena tidak mampu lagi membayar uang sewa rumah.

“Korban berjatuhan! Ratusan, bahkan ribuan orang meninggal dunia! Termasuk para dokter maupun perawat. Banyak di antaranya adalah dokter-dokter spesialis serta perawat yang berpengalaman,” tambahnya.

Suatu kerugian tidak terkatakan, karena mereka adalah aset negara di bidang kesehatan masyarakat. Bisa dibayangkan, kerugian itu bukan semata-mata secara materi. Sebab untuk menjadi ahli di bidang kesehatan itu dibutuhkan waktu puluhan tahun!

Tentu semua orang berharap agar pandemi segera berakhir agar kehidupan dapat berjalan seperti semula. Namun, bagaimana pandemi akan berakhir apabila penanganannya tidak terencana dan profesional sehingga berkepanjangan dengan timbulnya ribuan kasus baru per harinya yang dapat dicurigai sebagai keteledoran dan ketidakmampuan pemimpin di Jakarta. Namun, hal itu ditimpakan kepada Presiden Jokowi. “Benar-benar licik dan mau cari aman sendiri,” serunya.

Dantara melanjutkan, sudah warga Jakarta susa selama 8 bulan ini, hanya gara-gara kepulangan MRS, Anies langsung sungkem, menyambutnya bak dewa. “Semua peraturan yang dia buat tak ada artinya. Bila warga melanggar, dikenakan didenda dengan berbagai rupa, sementara MRS melenggang begitu saja,” katanya.

Untuk itu, Putri kembali menegaskan, pentingnya diambil tindakan tegas terhadap pemimpin daerah yang nyata-nyata lalai, bahkan sengaja menabrak aturan yang ada. “Tidak ada toleransi, harus diberi hukuman tegas. Sebab kalau tidak, warga yang akan selalu jadi korban,” pungkas Putri. (RN)