Jakarta, innews.co.id – Kreditur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta diajak berdiskusi soal skema proposal perdamaiam yang diajukan agar ditemukan solusi bersama di posko yang dibuka oleh Pengelola KSP Indosurya Cipta.

Menurut Hendra Widjaya Kuasa Hukum KSP Indosurya Cipta, pengurus membuka ruang untuk berdiskusi hingga akhir pekan ini.

Pihak KSP Indosurya sudah menyerahkan proposal perdamaian dalam bentuk “hardcopy” dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Senin (29/6/2020) kemarin.

KSP Indosurya pun membuka kesempatan kepada kreditur maupun kuasa kreditur untuk menyampaikan aspirasi dan masukan agar proposal perdamaian dapat diterima serta direvisi.

“Kami yakin kreditur akan memberikan kesempatan kepada KSP Indosurya untuk menjalankan proposal perdamaian tersebut dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Hendra dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Selain itu, Hendra juga meminta kreditur agar menyampaikan langsung pertanyaan kepada debitur untuk menghindari informasi yang simpang siur dan penyelesaian masalah berjalan positif.

“Agar para kreditur dapat mempelajari dan memberikan masukan, oleh karenanya sidang ditunda untuk pembahasan lebih lanjut,” tambahnya.

Dia melanjutkan, KSP Indosurya memiliki badan hukum Nomor 430/BH/XII.1/1.829.31/11/2012 yang terdaftar sejak 2012, sehingga tidak bisa dikatakan koperasi “abal-abal” karena mengantongi izin jelas dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

Hendra menyebutkan pendiri maupun mantan Ketua Pengurus KSP Indosurya, Henry Surya memiliki kemampuan ekonomi yang kuat dan mempunyai latar belakang puluhan tahun usaha yang baik.

“Jelas motif untuk mempailitkan pola pikir yang kurang tepat, karena asas PKPU adalah perdamaian dan semua anggota KSP Indosurya mayoritas mendukung perdamaian,” tutur Hendra. (RN)