(Cand) Dr. Meggy Tri Buana Tunggal Sari, SH., M.Kn., kritisi perjanjian perkawinan. Menurutnya, perjanjian perkawinan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila

Jakarta, innews.co.id – Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para mempelai dinilai telah mereduksi hakikat perkawinan atau mendegradasi nilai kesakralan perkawinan, yang di mana pada agama tertentu tidak mengenal perceraian. Pasalnya, esensi muatan dan tujuan perjanjian perkawinan adalah perjanjian pemisahan harta, di mana secara kategoris masuk dalam perjanjian perdata murni.

“Masyarakat Indonesia kerap menggunakan perjanjian perkawinan sebagai sebuah upaya antisipasi jika terjadi perceraian di kemudian hari. Perjanjian tersebut dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” kata (Cand) Dr. Meggy Tri Buana Tunggal Sari, SH., M.Kn., dalam jumpa pers terkait uji disertasinya bertajuk “Rekonseptualisasi Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Pancasila”, di Kampus Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan (UPH), Plaza Semanggi, Lounge Lantai 3,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

(Cand) Dr. Meggy Tri Buana Tunggal Sari, SH., M.Kn., siap jalani uji publik disertasinya

Meggy menerangkan, dalam praktik, persyaratannya yakni keharusan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang cakap secara hukum, mengenai hal tertentu dan causanya tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Baginya, karena perjanjian perkawinan pada esensinya adalah perjanjian pemisahan harta, maka substansinya mengkonstruksikan klausula-klausula hukum beserta hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.

“Hal tersebut sekaligus telah mereduksi hakikat perkawinan atau mendegradasi nilai kesakralan perkawinan, yang menurut agama tertentu tidak mengenal perceraian. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan mengingkari hakikat keabadian perkawinan. Artinya, pasangan suami istri telah menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu akan bercerai,” terang Meggy Tri Buana.

Dia menerangkan, sejatinya perkawinan merupakan sendi dari komunitas masyarakat, bangsa dan negara. Harus diakui Perkawinan adalah sendi adanya hukum. Perkawinan yang sehat menciptakan keluarga bahagia yang akan membentuk bangsa bermartabat
dan negara yang kuat.

Menyitir UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Meggy mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila, maka perkawinan tak hanya dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tapi juga harus menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan ikatan perkawinan warga negara.

“Secara yuridis, tanpa perkawinan tidak mungkin ada perjanjian perkawinan,” sebutnya.

Meggy menguraikan, Indonesia adalah negara hukum berideologi Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai agama menjadi sendi utama kehidupan berbangsa, termasuk melandasi ikatan perkawinan warga negara.

Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah secara progresif landasan pengaturan perjanjian perkawinan. Intinya, selain dapat dibuat secara prenuptial agreement (pranikah) saat ini perjanjian perkawinan dapat juga dibuat secara postnuptial agreement (selama dalam ikatan perkawinan). Perjanjian itu harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris dan berlaku sejak perkawinan atau jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (dapat berlaku surut).

“Namun, perkembangan zaman mendorong perlunya Rekonsepsi Perjanjian Perkawinan dalam konteks ke-Indonesiaan yang berbasis Pancasila agar nilai kesakralan perkawinan tidak terdegradasi dengan dibuatnya perjanjian perkawinan berdasarkan KUH Perdata.

“Faktanya, nilai-nilai Pancasila, utamanya Sila Pertama belum sepenuhnya menjiwai pengaturan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat masyarakat atas perkawinan yang tercatat, namun tidak dilakukan sesuai dengan agama maupun kepercayaannya. Perjanjian perkawinan dipakai untuk mengatur skenario pembagian harta pada saat terjadi perceraian. Hal ini memberi kesan mendegradasi makna sakral perkawinan dan menipiskan komitmen untuk menjaga keutuhan maghligai perkawinan sebagaimana dicita-citakan oleh UU Perkawinan, yaitu bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” urai Meggy.

Selain itu, sambungnya, dengan tidak diatur dengan jelas ketentuan tentang perjanjian perkawinan, maka isinya dapat berupa apa saja. Misalnya, adanya sanksi KDRT, pengangkatan anak, atau kesepakatan tidak boleh kuliah bila sudah menikah, yang sebagian tersebut merupakan kewenangan lembaga Peradilan. Hal ini tidak sesuai dengan substansi perjanjian perkawinan, yaitu tentang pemisahan harta. “Yang pasti, perjanjian perkawinan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep harta bersama sebagai akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah,” tukasnya.

Berdasarkan kajian yuridis normatif yang didukung dengan kajian empiris yang ia lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa istilah perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang bertujuan untuk mengatur pemisahan harta, secara hukum kurang tepat untuk digunakan. “Nomenklatur tersebut menimbulkan multi-tafsir. Arti perjanjian perkawinan lebih sering dipahami sebagai janji kawin atau ikrar kawin yang sakral dan suci yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dihadapan Pemuka Agama,” serunya.

Mengingat pemisahan harta adalah perbuatan hukum perdata, Meggy mengusulkan, lebih tepat jika nomenklatur perjanjian perkawinan diubah atau diganti menjadi “Perjanjian Pemisahan Harta”. Dengan demikian akan tercipta kejelasan dan kejernihan makna dan tujuan perjanjian pemisahan harta oleh pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan. (RN)