Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

MENGIRINGI tenggelamnya mentari di ujung tahun 2020, sang waktu memasuki tahun 2021. Kita yang hidup di masa ini patut berkontemplasi sebagai bagian dari khittah kehidupan di alam fana, sekaligus sebagai pelajaran berharga untuk menapaki tahun 2021.

Berbagai catatan kritis disampaikan sesuai dengan bidang masing-masing, sebagai bagian dari pengambilan pelajaran berharga. Tentu yang positif diharapkan berkembang di tahun mendatang, sementara yang negatif dieliminasi agar tidak terulang.

Kesemuanya beredar bersama sang waktu, dan akan terus berlangsung demikian. Sekaitan dengan hal ini, banyak peristiwa besar dari kinerja hukum, seperti hukum menghadapi virus korona, Pilkada Serentak 2020, dan hukum menghadapi peristiwa seputar kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan segala implikasinya. Namun framing dari berbagai peristiwa itu dapat ditarik satu kesimpulan yang bermuara pada pergulatan antara hukum dan politik.

Fenomena Politik dan Perspektif Hukum

Berbagai peristiwa menyongsong 2021 dicatat dalam kaleidoskop. Tak ketinggalan catatan hukum yang secara global bisa dikatakan merupakan ujian berat di tahun 2020 ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, framing pencermatan diarahkan salah satunya dari perspektif politik. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari kenyataan terjadinya berbagai peristiwa berkenaan dengan kehidupan politik dan penyelesaian atau pencarian solusi permasalahan dari perspektif politis.

Pada perspektif ideologis, berbagai peristiwa hukum yang secara makro membawa dampak besar pada kinerja sektor hukum dan non hukum adalah berhadapan dengan politik. Secara nyata, terjadi tarik ulur antara kinerja hukum pada satu sisi dan politik (yang dimainkan para aktor politik) pada sisi lainnya. Panggung republik di 2020 ini dipenuhi oleh saling mempengaruhi antara kinerja hukum dan politik. Ujung dari semuanya ini bisa saja disebut menghadirkan ketidakadilan. Namun karena keadilan itu relatif, memberikan pemahaman begitu kuat atas instruksi politik terhadap hukum.

Sejatinya, di dalam tataran makro, ketika kinerja hukum berhadapan dengan politik, maka hukum didalam posisi ini normatifnya mengontrol praktik politik. Dasarnya adalah aturan tertulis yang telah digariskan dan menjadi kesepakatan bersama oleh aktor politik (politisi) melalui proses legislasi yang panjang dan melelahkan. Produknya adalah Undang-Undang yang idealnya sebagai patokan perilaku, namun senyatanya itu adalah hasil bargaining politik dari kekuatan parpol yang ada di parlemen.

Dapat dicermati bahwa pada awal mencuatnya berbagai kasus di tahun 2020 ini menempatkan hukum seolah tak berdaya untuk menghindarkan diri dari stigma tebang pilih, terutama pada para aktor politik yang punya akses besar dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Pada berbagai kasus besar dan dicuatkan menjadi konsumsi publik, hukum diposisikan sebagai sarana represi dari para politisi. Mereka menghindar dengan segala daya dan kekuatan, termasuk kekuasaan yang sedang dipegang saat ini.

Kinerja hukum dinormatifkan dan dilokalisasi sedemikian rupa sehingga jalan untuk menciptakan keadilan justru berubah menjadi arena saling hindar. Pada kasus HRS, ketentuan hukum yang sebenarnya tidak pas dipaksaterapkan untuk peristiwa kerumunan yang sebenarnya telah selesai dengan dibayarkannya sejumlah denda. Ikut campurnya institusi TNI dengan segala macam legitimasinya memunculkan fenomena baru sebagai satu bentuk pengesahan yang bisa diperdebatkan. Namun aspek politis memberikan penegakan bahwa masuknya institusi TNI itu sah-sah saja.

Sementara itu, pada praktik politik telah dimunculkan sedemikian rupa sehingga memberikan kesan bahwa tidak ada pelanggaran hukum di dalam masalah politik. Hingar bingar penanganan kasus HRS dan pengelolaan anggaran pada musibah virus korona di tahun 2020 ini benar-benar menyita energi bangsa. Masih untung pada akhirnya bisa dilewati dengan segala pernak pernik yang menyertainya.

Kerangka Normatif

Pada kerangka normatif, kekalahan hukum oleh praktik politik ini direkonstruksi dengan terjadinya represivitas politik atas kinerja hukum. Nonet dan Selznik (1978) menggarisbawahi bahwa pada satu saat hukum hanya akan dimanfaatkan sebagai bagian dari komoditas politik. Hukum dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan politik berpola cuci tangan. Jika pemanfaatan demikian tidak segera dibetulkan, kinerja hukum tidak akan pernah beres. Imparsialitas (ketidakberpihakan) hukum tidak bisa terwujud. Hukum yang diposisikan sebagai elemen yang bersifat subordinat dari politik menimbulkan ketidakpastian dan mengabaikan rasa keadilan.

Ada saatnya otonomitas (autonomus) akan terjadi pada hukum dan politik. Baik praktik politik maupun penegakan hukum saling mempengaruhi. Kendatipun karakter hukum sebenarnya adalah sebagai produk politik, namun dalam hubungan ini tidak dapat begitu saja mengontrol praktik politik. Ada kesan kuat bahwa kesalahan di dalam menjalankan kinerja politik dimaknai sebagai penyimpangan hukum. Hal itu terjadi karena lemahnya akses politisi ditambah (mungkin) sedang apes, sehingga tak mampu menghadapi kinerja hukum yang secara kebetulan menyinggahinya.

Tataran ideal dari proses interaksi antara hukum dan politik adalah sifat responsif antara keduanya secara timbal balik. Pada posisi hukum dan politik yang bersifat responsif, tercipta konsistensi penegakan hukum dengan tidak pilih kasih dan pandang sayang. Kendatipun hukum pada hakikatnya merupakan produk politik, tetapi secara terstruktur dapat mengontrol perilaku politik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh praktik politik itu sendiri.

Responsivitas hukum atas politik secara bertimbal balik melahirkan praktik politik yang beretika, jauh dari perilaku balas dendam dan saling menjatuhkan. Kalaulah terjadi praktik politik itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diproduk oleh politik, maka praktik politik ditindak oleh ketentuan hukum secara konsisten dan konsekuen. Di sini, para aktor politik kendatipun pada level tertinggi harus tunduk kepada hukum.

Kita menaruh harapan besar, pekerjaan hukum yang melintas di 2020 ini diselesaikan berdasarkan pespektif hukum dan dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki itu. Bahwa pada dasarnya politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, di satu pihak. Di pihak lain, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia memang tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.

Pertarungan hukum dan politik di sepanjang tahun 2020 ini ternyata dimenangkan oleh politik. Dominasi politik begitu nyata. Berbagai faktor yang akan menentukan politik arah hukum sudah didominasi praktik politik. Harapannya, dominasi ini segera berakhir, dan praktik penegakan hukum bergeser ke pola responsivitas yang benar-benar dilaksanakan dan ditegakkannya hukum yang berkeadilan. Selamat Tahun Baru 2021! ***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah