Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

BUKAN latah, tetapi rasanya perlu memberikan catatan (kecil) terhadap setahun pemerintahan atau kabinet Jokowi. Kendatipun secara praktis tak akan berpengaruh apapun terhadap perjalanan kabinet yang masih menyisakan empat tahun lagi.

Bukan berarti pula memberikan penilaian, sebab sama sekali tak ada artinya. Apa lagi penilaian terhadap positif atau negatifnya. Penilaian yang disampaikan ini sekali lagi cenderung sebagai catatan.

Tidak berpretensi sebagai politikus yang memberikan penilaian dengan berbagai parameter, yang akhirnya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang terjadi dalam masa setahun pemerintahan Jokowi, dan dengan analisis yang dirasionalkan memberikan penilaian bagaimana dalam masa empat tahun ke depan. Sekali lagi ini merupakan catatan awam yang juga dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Namun bak pepatah, hal itu terasakan ada, terkatakan tiada.

Ipoleksosbudhankam

Tatanan hidup berbangsa dan bernegara senantiasa berproses dan diidentifikasi dalam sebuah frasa, yaitu Ipoleksosbudhankam: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu merupakan sendi dan aspek kehidupan nasional yang bisa teridentifikasi dan dijadikan sebagai bahan pencermatan. Termasuk dalam kaitan ini pencermatan terhadap situasi dan kondisi masyarakat dalam berinteraksi di Tanah Air tercinta.

Secara normatif keberadaannya terkait erat dengan eksistensi suatu bangsa, dalam kaitan ini adalah bangsa Indonesia. Eksistensi dimaksud berhubungan dengan ketahanan nasional. Dengan semakin kokoh ketahanan nasional, maka kian kokoh eksistensi bangsa Indonesia. Dan itu bisa diklaim sebagai buah kerja dari pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan dalam negara kita.

Sebagaimana dipahami, dibentuknya sebuah negara pasti mempunyai tujuan tertentu yang merupakan idealisme para founding fathers-nya. Secara umum, tujuan pembentukan sebuah negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas. Bahasanya bisa beragam. Tujuan nasional bangsa Indonesia terpatri dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada dasarnya, di dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, setiap bangsa melakukan aktivitas yang secara berencana dan berkelanjutan. Aktivitas itu disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki bangsa yang bersangkutan dalam arti luas pula. Aktivitas untuk mencapai tujuan nasional itu disebut dengan pembangunan nasional yang diselenggarakan di segala bidang dengan berpedoman kepada wawasan nasionalnya yang memandang negara dan bangsanya sebagai satu kesatuan yang utuh.

Di dalam melakukan pembangunan tersebut, sebagai konsekuensi yang wajar–langsung atau tidak langsung selalu akan menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Untuk menghadapi hal itu, secara alamiah setiap bangsa selalu menyadari urgensinya memiliki ketahanan, daya tahan, keuletan, dan ketangguhan. Manfaatnya adalah untuk mengatasi hakikat ancaman tersebut sehingga program pembangunan nasionalnya tetap dilaksanakan hingga tercapainya tujuan nasional.

Simpulnya, ketahanan, keuletan, dan ketangguhan (hanletang) suatu bangsa untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan–yang dalam bahasa sederhana merupakan hakikat ancaman itulah yang dinamakan Ketahanan Nasional (tannas). Tugas mendasar dari sebuah rezim adalah mengelola Ipoleksosbudhankam dengan tujuan terwujudnya stabilitas nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Orientasi Ketahanan Nasional

Tak dipungkiri, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan Ipoleksosbudhankam-nya. Pada dasarnya, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap bangsa dalam perjalanan sejarahnya selalu berubah. Hal itu secara alamiah terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi alam serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus menerus berkembang dinamis. Demikian pula cara menyikapi berbagai hakikat ancaman tersebut, setiap bangsa mempunyai kiatnya masing-masing.

Pada umumnya, suatu bangsa selalu dapat mengatasi setiap hakikat yang dihadapi tersebut berdasarkan potensi yang dimiliki. Dengan kemampuan itulah, kejayaan, harga diri, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa dan negaranya tetap dapat dipertahankan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang secara umum adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas. Termasuk dalam ini, bangsa Indonesia tentunya.

Dari pengalaman sejarah suatu bangsa, ternyata diperlukan upaya dari setiap bangsa untuk memelihara dan meningkatkan ketahanan, keuletan, dan ketangguhan tersebut. Tujuannya agar dapat berfungsi sebagai balances atau mengimbangi perubahan dalam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi demi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pemahaman di atas, hakikat ketahanan nasional akan selalu berubah dan berkembang dinamis. Perkembangan itu sesuai dengan intensitas dan ekstensitas ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Setiap waktu hakikat ancaman itu akan terus berubah, bahkan cenderung lebih berat.

Namun demikian sebagai suatu bangsa, dalam pemahaman optimistis di sepanjang sejarahnya ada gilirannya menyebabkan langsung hilangnya kemerdekaan, kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Dari pemahaman ini, secara makro aspek kehidupan nasional yang ada sebagai satu catatan dalam setahun kepemimpinan Jokowi bisa disebut mantap. Artinya, berbagai ancaman gangguan hambatan serta tantangan dapat dieliminasi secara baik. Berbagai peristiwa praktis yang berhubungan bentuk gangguan terhadap Ipoleksosbudhankam dapat diatasi secara profesional. Bahwa kemudian ada klaim tentang prestasi, itu semua sifatnya relatif. Bahwa kemudian ada klaim tentang terdegradasinya kondisi Ipoleksosbudhankam sehingga melahirkan semacam perlawanan yang menginginkan perbaikan, itu juga relatif.

Relatifitas yang kemudian melahirkan keinginan bersama untuk dapat ditingkatkannya kualitas kehidupan ipoleksosbudhankam dimaksud.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan menjadi catatan, baik yang menilai negatif maupun positif dari setahun pemerintahan Jokowi yaitu, masih merebaknya pandemi korona. Ini menjadi catatan tersendiri dan menjadi semacam ujian terhadap kiat untuk mengelola wabah dimaksud. Semua pihak, termasuk seluruh rakyat dapat memberikan penilaian bagaimana pemerintahan Jokowi mengelola pandemi korona. Obyektif, pengelolaan korona di Tanah Air memperoleh apresiasi dunia. Dan itu tidak saja membanggakan, tetapi menjadi catatan positif tersendiri dalam kabinet atau pemerintahan Jokowi. ***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah