Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

KASUS Habib Rizieq Shihab (HRS) masih terus bergulir. Peristiwa yang berujung penangkapan dan penahanan HRS menyita perhatian publik, dan terus disiarkan media. Khususnya media online memberitakan peristiwa itu sepanjang waktu. Media cetak pun mau tak ketinggalan.

Teranyar, Majalah Tempo menerbitkan edisi dengan narasi yang diframing pada kasus pembunuhan pengawal HRS versus polisi. Kejadian itu mengundang analisis dan penilaian yang beragam. Puncak dari penilaian itu didasarkan pada framing yang beragam pula. Mulai dari sisi keadilan, tindakan kepolisian, penerimaan, dan antisipasi oleh pihak HRS dan masih banyak lagi.

Hal yang kemudian dijadikan angle berita di media adalah dalam rangka membuat opini, yang berdasarkan platform media yaitu, memberitakan sesuatu berdasarkan fakta. Dari fakta inilah kemudian membentuk opini publik yang nantinya akan mempengaruhi proses penindakan hukum dan kelanjutan dari pengelolaan terhadap kasus ini.

Perebutan opini paling penting, menurut penulis, berhubungan dengan penembakan enam pengawal sang Habib, yang tergabung dalam Laskar FPI. Tentang nama itu sendiri cukup kontroversi. Tetapi bukankah ada Laskar Pelangi, Laskar Gerindra, dan lainnya. Jadi itu sekadar nama, tidak mengarah kepada pemahaman substansi laskar sebagaimana asosiasi yang merujuk kepada angkatan bersenjata. Apalagi mempunyai struktur sebagaimana layaknya angkatan bersenjata.

Opini publik

​Pada dasarnya, opini publik merupakan pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan tertentu. Dalam hal ini, subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal atau peristiwa yang bertentangan, baik itu masuk akal atau tidak yang kemudian menimbulkan reaksi.

Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun pasif. Dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan, sesuai kepentingan. Bahwa opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Hal ini merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Secara konkrit adalah berbagai peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa atau sebutlah kasus HRS ini.

​Dalam bahasa media, berbagai peristiwa itu ibarat permainan yang terdiri dari potongan-potongan atau puzzle-puzzle informasi yang berserakan. Serpihan-serpihan data itu mulai memberi petunjuk. Sedikit demi sedikit akal publik tertuntun. Beragam informasi mulai terstruktur dalam memori masyarakat.

Dalam kaitan dengan peristiwa terbunuh atau dibunuhnya enam pengawal HRS juga mengundang berbagai peristiwa atau analisis ikutan terhadap terjadinya pembunuhan dimaksud. Terlepas apa motif dan permainan dibalik penembakan mati enam anak-anak muda FPI itu, fokus publik tetap pada peristiwanya. Apakah perang bintang, perebutan posisi Kapolri, atau motif lain. Semua itu terlalu tinggi atau elitis buat rakyat. Dari peristiwanya, opini masyarakat terbentuk yaitu, bahwa rakyat menginginkan kasus ini terbongkar kebenarannya, setransparan mungkin. Dari kasus ini, rakyat ingin hukum ditegakkan dan keadilan diwujudkan. Ini adalah kepastian yang harus dipenuhi dan media pun harusnya mengarahkan opini ke penyelesaian ini.

Potongan opini

Opini yang mencoba objektif, dilakukan oleh Edy Mulyadi, wartawan senior FNN yang telah melakukan investigasi ke lokasi. Tepatnya di KM 50 tol Karawang-Cikampek yang jadi TKP. Menurut reportasenya, ia menemukan sejumlah saksi. Saksi-saksi itu mengungkap telah mendengar dua kali tembakan. Dengan mata telanjang si saksi melihat sebuah mobil dihadang mobil lain. Ada yang turun dari mobil yang menghadang. Pegang laras panjang dan dua kali menembakkan ke arah penumpang mobil yang dihadang.

Sekitar 30 menit kemudian ambulans datang dan mengangkut dua orang yang tertembak. Sepertinya sudah mati oleh dua tembakan tadi, kata saksi mata itu. Sementara ada empat penumpang lainnya digelandang keluar mobil, dan dimasukkan ke mobil yang lain. Lalu dibawa pergi, entah kemana.

Belakangan opini yang dibangun itu dibantah berdasarkan kesaksian bahwa saksi yang dijadikan sebagai pihak narasumber oleh Edy Mulyadi itu dibayar. Ujungnya sang jurnalis harus berurusan dengan hukum.

Besoknya, publik mendengar dari Kapolda Metro Jaya bahwa enam orang Laskar FPI ditembak mati. Alasannya, karena menyerang petugas. Dari konferensi pers Kapolda Metro Jaya ini publik baru paham kalau Orang Tak Dikenal (OTK) sebagaimana yang dikabarkan sebelumnya oleh pengurus FPI adalah polisi.

Disebut OTK, karena mereka berpakaian preman dengan menggunakan mobil berplat hitam. Hari berikutnya, 8 Desember, beredar berita di medsos bahwa enam jenazah masing-masing berlubang setidaknya empat tembakan. Lubang itu dua diantaranya mengarah ke jantung. Ada yang ditembak dari belakang, ada pula yang ditembak dari depan. Menurut berita itu, ada bekas penganiayaan di sekujur tubuh enam orang tersebut.

Keesokan harinya, 9 Desember, jelang shalat jenazah, HRS mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Dalam pidatonya dihadapan jenazah-jenazah itu, HRS menjelaskan kronologi peristiwa KM 50. Mulai dari upaya penghadangan dan kejar mengejar antara mobil anggota FPI versus OTK, hingga konferensi pers Kapolda Metro Jaya, sampai penyerahan jenazah yang dibawa ke Petamburan.

Hari berikutnya, sejumlah saksi yang dipanggil oleh Komisi III DPR juga menjelaskan bagaimana keadaan jenazah yang mereka lihat. Mereka membeberkan sejumlah luka tembak dan luka yang diduga bekas penganiayaan. Mengerikan, kata salah satu diantara saksi itu.

Berdasarkan hal ini, opini masyarakat juga menyatu dan terbentuk bahwa siapapun yang menonton video dan mendengar kesaksian sejumlah saksi yang dipanggil Komisi III DPR itu akan menggigil tubuhnya. Terutama bagi ibu-ibu, terbayang jika itu adalah anak-anak yang mereka lahirkan. Tentu semua informasi ini perlu dibuktikan di pengadilan dengan saksi-saksi. Oleh karena itu, bukti dan saksi yang diyakini akan menjadi pembuka tabir kasus ini perlu dilindungi dan dijaga keamanannya.

Detail informasi yang telah beredar ke publik, baik melalui tulisan maupun video mulai mempengaruhi alam bawah sadar publik. Bahwa ada masalah serius di peristiwa yang mengakibatkan kematian enam anggota FPI tersebut. Didasarkan pada era keterbukaan sekarang ini, opini yang dibentuk itu pasti akan segera menemukan pembuktiannya. Mana yang benar dan bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap para pemuda dimaksud akan segera terkuak.

Tidak mungkin dan tidak bisa fakta yang ada ditutup-tutupi. Jejak digital akan menyajikan bagaimana kebenarannya. Opini terbentuk, bahwa potongan-potongan kejadian itu menyentuh perasaan dan berpengaruh pada emosi seluruh rakyat di negeri ini. Peristiwa ini juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial jika tak tepat dan cepat dalam penanganannya. Wallahu a’lam, Allah Maha Tahu. ***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah