Jakarta, innews.co.id – Pemerintah harus terbuka dan transparan terhadap kondisi pandemi Covid-19 ini. Ini untuk menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih parah lagi.
“Sejak awal munculnya Covid-19, saya sudah katakan, lebih baik kita melakukan pengetatan secara maksimal, jangan setengah-setengah. Pandemi ini tidak bisa dianggap sepele. Karena dengan kondisi Covis-19 yang tidak bisa dikendalikan akan berdampak buruk terhadap ekonomi,” ujar Anggawira Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) kepada innews, Sabtu (6/2/2021) malam.
Hal itu, lanjutnya, saat ini semakin kentara, dimana ada ketidakpastian ekonomi. “Bisa terjadi ketidakpercayaan publik terhadap pengendalian Covid-19 ini.
Anggawira berharap dalam satu dua bulan ini, pemerintah bisa benar-benar fokus melakukan pengendalian mobilitas masyarakat, tracing, pengetatan, pemberian sanksi bila muncul hasil-hasil tes palsu, dan sebagainya.
Selain itu, sambung Anggawira, pengendalian melalui teknologi informasi harus dilakukan menyeluruh. “Sekarang ini penanganan korona masih seadanya, belum maksimal. Terutama di kota-kota besar, penanganannya harus terintegrasi berbasis teknologi informasi karena secara infrastruktur sudah ada,” imbuhnya.
Tak heran, ujarnya saat ini para pengusaha lebih bersikap wait and see melihat kasus positif Covid-19 masih tinggi. Dia mengatakan, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) semakin menyulitkan dunia usaha. “Pengusaha masih wait and see untuk melakukan ekspansi sehingga otomatis pengajuan kredit masih rendah,” jelasnya.
Lebih jauh Anggawira menilai, kondisi sekarang ibarat sudah kronis. Tidak bisa main-main lagi. Kalau tidak segera bisa dikendalikan, ekonomi bisa collaps karena susah berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan.
“Pemerintah harus punya strategi yang tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders, khususnya dalam mengklaster penyebaran Covid-19 ini,” tukas Anggawira. (RN)
Be the first to comment