Johari, SH., M.Si., Ketua Bidang Diklat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) yang memiliki wilayah kerja di Batam, Kepulauan Riau (kiri) bersama Firman Saputra, SH., SpN., MKn., Notaris/PPAT Kota Subulussalam Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta, innews.co.id – Penyebaran virus corona yang sudah melanda seluruh wilayah Indonesia berdampak besar pada laju perekonomian. Hal ini berdampak signifikan juga terhadap kegiatan para Notaris/PPAT di Indonesia.

Seperti disampaikan Firman Saputra, SH., SpN., MKn., Notaris/PPAT Kota Subulussalam Nanggroe Aceh Darussalam dalam pesannya kepada innews, Sabtu (18/4/2020). “Pembatasan aktifitas yang diterapkan pemerintah telah menurunkan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada penurunan kegiatan Notaris/PPAT,” kata Firman.

Selain itu, lantaran proses kerja lebih banyak menggunakan sistem online, terjadi pelambatan karena dibarengi juga diterapkan work from home (WFH). “Sekarang kan semua kegiatan tidak dibenarkan dengan tatap muka, tapi secara online,” tandas Firman yang juga Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Aceh ini.

Namun, dirinya cukup bersyukur, pekerjaan yang terkait dengan Kemenhukham dan ATR/BPN yang bersifat online tetap berjalan lancar.

Sementara itu, Johari, SH., M.Si., Ketua Bidang Diklat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) yang memiliki wilayah kerja di Batam, Kepulauan Riau, kepada innews, Sabtu (18/4/2020) mengakui, lantaran pandemi Covid-19, pelayanan terhadap klien jadi sangat terbatas dan lambat sebagai akibat pembatasan jam kerja yang juga berlaku pada mitra kerja antara lain, bank/lembaga keuangan, BPN, BP Batam, Pemko Batam dan lain lain.

Dikatakannya, dampak korona melemahkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan profesi. Jika berlangsung lama, bukan tidak mungkin Notaris/PPAT terancam bangkrut.

“Saat ini, kegiatan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha juga cooling down, sehingga kegiatan investasi banyak yang terpending/stagnan,” jelasnya.

Perlambatan juga terjadi dalam pengurusan dokumen atau perizinan di Kemenhukham. “Perizinan terpending, bahkan terjadi penundaan. Pelayanan BPN pun terdampak melambat dan terbatas,” urai Johari.

Johari berharap, wabah corona bisa segera berakhir dan keadaan force majeure ini segera pulih dengan cepat. Harapan serupa juga dipohonkan Firman. “Kepada pemerintah diharapkan agar setiap kebijakan yang diterbitkan terlebih dahulu melakukan kajian dan bersifat parsial, bukan mengeneralisasi. Begitu juga kepada masyarakat diharapkan dapat mentaati anjuran pemerintah,” pungkasnya. (RN)