Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Dalan laporan perkembangan virus korona dari Gubernur DKI Anies Baswedan kepada Wapres Ma’ruf Amin disampaikan bahwa kondisi Jakarta–dalam bahasa Gubernur–berada pada kondisi sangat mengkhawatirkan. Wilayah yang merupakan etalase Indonesia itu menunjukkan semakin tingginya angka korban virus korona. Demikian pula daerah lain yang kemudian dirangkum secara nasional menunjukkan hal yang sama.

Sehubungan dengan kecenderungan ini, Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia berada pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Untuk itu, penanganannya didasarkan pada aturan khusus, sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Substansi KKM

Setidaknya, ada dua poin utama yang ditetapkan. Pertama, menetapkan wabah virus corona (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan KKM yang memerlukan antisipasi serius dan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara nasional.

Kedua, menetapkan KKM di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Adapun tindak lanjut dari poin kedua yakni, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perppu tersebut, pemerintah mengumumkan adanya tambahan belanja dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun sebagai upaya meminimalisasi dampak merebaknya virus korona terhadap perekonomian. Sebuah keputusan yang sejatinya oleh banyak pihak dinilai agak terlambat ditempuh untuk mengakomodasikan keselamatan nyawa warga negara pada satu sisi dan mencegah mandegnya roda perekonomian nasional khususnya hajat hidup masyarakat kelas bawah pada sisi lain.

Penetapan sebagai KKM itu baru pertama kali diterapkan dalam sistem administrasi negara di Indonesia. Istilah KKM itu sendiri dasarnya adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, yaitu dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Kondisi dengan merebaknya virus korona menunjukkan hal demikian, sehingga status ini memberikan legitimasi kepada pemerintah bertindak di luar prosedur yang standar. Demikian juga konsentrasi penuh ditujukan untuk mengatasi masalah wabah, yang menyangkut pembatasan di seluruh sektor kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, transportasi, jasa, dan sebagainya. Semuanya bisa dibatasi dengan tujuan untuk mencegah, sekaligus menghentikan meluasnya wabah.

Pada Pasal 4 disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KKM. Bentuk perlindungan dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Tindakan lockdown merupakan pilihan yang kemudian ditetapkan secara nasional (vide Pasal 10).

Menuju Darurat Sipil

Akankah pemerintah dengan seluruh potensi yang ada ini dapat menahan laju wabah virus korona? Semua komponen masyarakat tentu berharap demikian. Namun berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Misalnya dengan semakin meluasnya wabah ini, bukan tidak mungkin pemerintah kewalahan. Jika demikian, maka secara administratif status KKM ini bisa meningkat menjadi keadaan darurat sipil.

Pemahaman tentang keadaan darurat sipil tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 yang belum dicabut sampai sekarang karena memang sangat jarang terjadi. Tentang Keadaan Darurat Sipil ini, dinyatakan pada Pasal 1 Perppu dimaksud dinyatakan bahwa darurat sipil atau keadaan darurat militer diumumkan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang apabila: pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; dan ketiga hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila penilaian terhadap kondisi sebagaimana dinyatakan diatas terjadi, maka pemerintah (penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya) dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat (vide Pasal 3).

Tentu kita tidak menginginkan kodisi darurat sipil ini terjadi atau diterapkan di Tanah Air. Sebuah pengharapan yang wajar. Untuk itu peran serta seluruh warga harus terus dipupuk, dengan sepenuhnya mentaati aturan, himbauan, maklumat atau apapun istilahnya dari pemerintah. Kesemuanya ditujukan utuk keselamaan masyarakat dalam kondisi KKM saat ini. Disertai harapan berhenti pada status ini dan tidak usah berganti menjadi darurat sipil.

Demikian pula status KKM segera berakhir dan kehidupan berlangsung normal sebagaimana semula.***

* Penulis adalah Notaris dan salah satu Pengurus Ikatan Notaris Universitas Diponegoro Pusat