DEBAT PANAS, Prof Gayus Lumbuun Ingatkan “Pakar” Tentang Putusan PN Jakpus Ganti Rugi dan Tunda Pemilu

Prof Gayus Lumbuun (kiri) mantan Hakim Agung berdebat panas dengan Ferry Amsari dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Kamis, 9 Maret 2023

Jakarta, innews.co.id – Penundaan Pemilu sebagai bagian dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, menjadi perdebatan. Banyak pihak menilai putusan itu tidak sah, yang lainnya mengatakan sebaliknya.

Dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Kamis, 9 Maret 2023, yang dimoderatori Karni Ilyas, pendebatan sengit terjadi antara Prof Gayus Lumbuun mantan Hakim Agung RI dengan Feri Amsari Dosen di Universitas Andalas.

Menurut Amsari, gugatan Partai Prima tidak pas dilakukan di PN, melainkan harus di PTUN. Prof Gayus menjelaskan, Pengadilan Negeri itu court of justice (pengadilan yang mengadili keadilan), sementara PTUN itu court of law, hanya mengadili produk Undang-Undang yang cocok untuk diputuskan.

“Putusan PN Jakpus itu sah, tidak ada yang salah soal itu. Karena menyangkut rasa keadilan yang tidak diperoleh oleh Partai Prima. Karenanya, Majelis Hakim memutuskan ada biaya pergantian yang harus dibayarkan oleh negara sebesar Rp500 juta. Dalam putusan ini artinya sifat perkaranya inter parties (dua belah pihak), di mana Partai Prima merasa dirugikan oleh pihak lain yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ungkap Prof Gayus.

Dikatakannya, gugatan yang diajukan Partai Prima adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan penyelenggara Pemilu yakni, KPU. Namun, Prof Gayus juga menyatakan terkait penundaan Pemilu, perlu diperjelas apakah ini ultra petita maupun ultra vires atau bagaimana?

Dipahami bahwa ultra petita adalah
suatu putusan yang melebihi tuntutan, sementara ultra vires yakni, suatu tindakan yang dilakukan pihak melebihi kewenangannya. “Namun bila untuk kepentingan orang banyak, putusan ultra petita maupun ultra vires pun tidak bisa dipersalahkan karena pertimbangan hakim menyebutkan bahwa terjadinya penolakan pendaftaran oleh KPU telah menimbulkan kerugian bagi Partai Prima. Dengan gagalnya memenuhi syarat pendaftaran dikarenakan sistem yang disediakan KPU tidak berkualitas dan terjadi error, sementara KPU hanya memberikan waktu 24 jam, membuat banyak cabang-cabang Partai Prima tidak bisa memperbaiki data-data sebagaimana waktu yang ditentukan,” imbuh Prof Gayus.

Amsari nampaknya tidak puas dan mengeluarkan ‘jurus-jurus’ sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Dia menyimpulkan bahwa segala bentuk PMH yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggara negara harus dialihkan ke PTUN, karena berkaitan dengan tindakan dan kebijakan badan penyelenggara negara.

“Hak Partai Prima tidak boleh mengganggu hak ratusan juta warga negara Indonesia untuk memilih 5 tahun sekali,” kata Amsari.

Dengan bijak Prof Gayus mengatakan, “Tidak bisa dihalangi hak keadilan pada seseorang atau sekelompok orang oleh pengadilan. Dalam perkara ini, tepatnya di peradilan umum (Pengadilan Negeri)”.

Dijelaskannya, Perma tidak cukup mengatur soal Pemilu saja, dengan mengesampingkan ketentuan lain yang ada di sebuah Undang-Undang. Semisal, di Pasal 1365 UU KUHPerdata, yang dikarenakan kesalahan/kelalaian KPU sebagai lembaga pemerintahan. Sehingga wajar bila para pihak diadili oleh PN Jakpus untuk memperoleh keadilan. “Dan lagi, itu baru materi awal, belum masuk pada substansi perkara. Dan lagi, gugatan itu dilayangkan karena Partai Prima menilai bahwa upaya mereka mendaftar melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) gagal karena error. Artinya, kesalahan ada pada KPU. Karena itu, KPU pun harus memberi ganti rugi kepada Partai Prima, sesuai amar putusan majelis hakim,” jelas Prof Gayus.

Jadi, dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya”. Itu yang digugat oleh Partai Prima.

Dengan lebih tegas Prof Gayus mengatakan bahwa putusan PN Jakpus terkait gugatan Partai Prima sah dan harus dihormati semua pihak, termasuk “pakar” tersebut. Kalaupun ada perbedaan pendapat sah-sah saja. Jangan kuatir, bagi yang memiliki pendapat berbeda berkaitan dengan peraturan-peraturan khusus, seperti Perma dan lainnya, masih ada upaya yang sudah diatur melalui instrumen hukum banding dan upaya selanjutnya (banding dan kasasi),” tegas Prof Gayus.

Sebagai contoh, balai lelang negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seringkali digugat di PN dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi debitur dan kreditur. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar karena perbuatan melawan hukum (PMH).

Senada dengan Prof Gayus, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin, dalam pemberitaan yang dilansir dari riau24.com, Jumat (10/3/2023), dengan tegas meminta semua pihak untuk menghormati putusan PN Jakpus tersebut.

Baginya, putusan PN Jakpus tersebut hal yang biasa terjadi. Pengadilan negeri merupakan salah satu lembaga resmi negara sehingga apapun putusan yang dikeluarkan tetap harus dihormati. “Itu sih biasa saja ya. Pengadilan negeri merupakan salah satu lembaga resmi negara sehingga apapun putusan yang dikeluarkan tetap harus dihormati. “Apabila ada pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan atas putusan dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum yang ada,” ujarnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan