Di Banyak Negara Formula E Masuk Proyek Gagal, Kenapa Harus Dipaksakan?

Jakarta, innews.co.id – Konon kabarnya, peminat balap Formula E di banyak negara terbilang sedikit. Tak heran, banyak pihak menyebutnya sebagai proyek gagal. Bila demikian, mengapa Pemprov DKI memaksa menggelar acara ini di Juni 2022?

Ketika dikonfirmasi, Pantas Nainggolan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan membenarkan bahwa Formula E di banyak negara sepi penonton. “Dibanding Formula 1 (F1), balap Formula E kurang diminati. Adrenalin penonton begitu tinggi setiap kali menyaksikan F1. Desing suara mesin kendaraan mematik semangat penonton yang menyaksikan secara langsung,” katanya kepada innews, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Anehnya, Gubernur Anies Baswedan nampaknya getol memperjuangkan gelaran Formula E di Jakarta, dengan mengalokasikan anggaran hingga triliunan rupiah.

Saat ini, kehebohan terjadi, dimana dua fraksi di DPRD DKI, yakni PDI-Perjuangan dan PSI mengajukan hak interpelasi terkait hal tersebut. Sontak, Gubernur Anies bak kebakaran jenggot dan langsung mengumpulkan pimpinan fraksi dari 7 parpol yang mendiami Kebon Sirih, di rumah dinasnya, Kamis (26/8/2021). Hal ini mengundang pertanyaan banyak pihak, ada apa yang sesungguhnya dibalik rencana gelaran Formula E ini?

Dengan dalih, silahturahmi biasa, banyak pihak menduga Anies tengah coba ‘merayu’ sejumlah pimpinan fraksi di Kebon Sirih agar menolak interpelasi.

Menyikapi hal tersebut, Pantas memastikan fraksinya tetap akan meneruskan hak interpelasi. “Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai wakil rakyat terhadap masyarakat Jakarta. Kami ingin satu rupiah dana APBD bisa bermanfaat bagi warga, bukan dihambur-hamburkan untuk acara yang benefitnya masih imajiner,” tegasnya.

Karenanya, dengan tegas Pantas mengatakan, rencana gelaran Formula E ini harus dievaluasi kembali. “Kita tentu harus belajar dari negara lain. Kalau di luar negeri sudah gagal, kenapa harus dibawa kesini,” tukasnya.

Terkait commitment fee yang sudah disetorkan Pemprov DKI, menurut Pantas, itu juga menjadi salah satu masalah karena harus dibayarkan setiap tahun hingga 2024, baik terlaksana atau tidak. “Itu juga akan kami pertanyakan nanti,” serunya.

Pantas menegaskan, kalau memang bersih dan transparan kenapa harus takut berlebihan? “Apa pun yang berangkat dari niat yang tulus, tidak akan ada ruginya,” pungkasnya. (RN)