Jakarta, innews.co.id – Untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek haruslah dilihat secara keseluruhan (total), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.

Hal itu dikatakan Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., Wakil Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) saat memberikan keterangan Ahli Gugatan atas penolakan Permohonan Pendaftaran Merek dalam perkara No. 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020), antara: PT Payfazz Teknologi Nusantara (Penggugat) versus Komisi Banding Merek (KBM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat).

Menurut Suyud, aspek-aspek yang dinilai adalah apakah terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur yang dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

“Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan mengenai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut,” terang Suyud.

Dari hasil telaah, merek milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan merek pembanding (Fasspay). Karena itu, putusan KBM No.877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 dapat dinyatakan batal. Kemudian menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek atas nama Penggugat dengan titel “PAYFAZZ Agen Keuangan Nusantara” dengan Nomor agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 9, yaitu Software Aplikasi (computer software).

“Dengan terdaftarnya Payfazz atas nama Penggugat, nantinya tidak akan dapat mengakibatkan kerugian publik, karena para pelaku usaha dalam industri jasa finansial yang sama di Indonesia sudah mengetahuinya. Selain itu, karena sudah lama beredar di pasaran dan jasa finansial tersebut digunakan oleh konsumen, sudah seharusnya gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat,” urainya.

Suyud menambahkan, dengan terdaftarnya Payfazz atas nama Penggugat, tidak akan menimbulkan kebingungan diantara konsumen (mislead or confusing consumers).

Sebelumnya diberitakan, terjadi masalah hukum terkait permohonan pendaftaran merek/logo antara Payfazz (Penggugat) yang ditolak oleh Direktorat Merek cq. DJKI cq. Kementerian Hukum dan HAM RI. Lantas, Penggugat banding ke Komisi Banding Merek (KBM). Namun permohonan banding ditolak.

Dalam pertimbangan hukum KBM menyatakan, Payfazz memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Fasspay yang sudah terdaftar dengan IDM000527914. Keberatan dengan putusan tersebut, putusan KBM pun digugat. (RN)