Diana Dewi: Kenaikan Pajak Tidak Mempertimbangkan Psikologi Warga

Diana Dewi, Ketua Umum KADIN DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Kenaikan pajak, mulai dari kendaraan bermotor, pajak progresif, hingga industri hiburan sepertinya dilakukan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan psikologi masyarakat yang saat ini tengah susah lantaran naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

“Salah satu tugas pemerintah adalah memberi perlindungan kepada rakyat, bukan malah membuat warga hidup dengan berbagai kekhawatiran,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi, menyikapi kenaikan pajak yang sepertinya terus digesa oleh pemerintah, di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Diana menilai kenaikan tarif pajak saat ini sangat tidak tepat, di mana daya beli masyarakat sedang turun. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok telah mengakibatkan masyarakat melakukan pengetatan pengeluaran rumah tangga.

“Bila kondisi ini diperparah dengan kenaikan pajak lagi, bisa dikatakan pemerintah seperti tak berempati pada rakyatnya, melainkan hanya memikirkan bagaimana menggenjot pendapatan dari pajak,” tukasnya.

Founder PT Suri Nusantara Jaya ini melanjutkan, “Harusnya pemerintah bisa melakukan inovasi lain untuk memperoleh pendapatan, tanpa harus membebankan masyarakat”.

Bisa dibayangkan, sambung pengusaha distributor daging higienis dan halal yang sukses ini, betapa sulitnya rakyat mengatur keuangan bila pajak kendaraan bermotor dinaikkan.

“Bagi banyak warga, kendaraan bermotor ibarat ‘kaki’ yang menopangnya untuk melakukan pekerjaan guna memperoleh penghasilan. Kalau pajaknya dinaikkan sementara barang-barang kebutuhan pokok juga terus bergerak naik, warga akan semakin tercekik dan menjerit. Lantas di mana pemerintah dengan kondisi begitu?” tanya Komisaris Independen PT Angkasa Pura Supports (anak perusahaan PT Angkasa Pura I) ini.

Dirinya juga menilai, kenaikan pajak yang begitu tinggi ini juga terkesan dilakukan tergesa-gesa. Pun tanpa mengajak para pengusaha (KADIN) untuk berdiskusi. “Kami tidak pernah diajak diskusi. Kalau diajak, tentu kami akan beri masukan dengan melihat kondisi riil di masyarakat,” tukas Ketua Umum Asosiasi Pengolah Daging Skala UMKM dan Rumah Tangga (Aspedata) ini.

Bendahara Umum Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) DKI Jakarta menegaskan, kenaikan pajak ini sudah pasti juga berdampak pada para pengusaha. “Sebagai Ketua Umum KADIN DKI Jakarta saya meminta pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan ini. Apalagi saat ini negara kita tengah masuk tahun politik, di mana gunjang-ganjingnya bisa berdampak pada perekonomian nasional,” imbuhnya.

Selain itu, kata Komisaris PT Garindo Food International ini, fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih terus stabil dan tingkat inflasi yang tinggi. Demikian juga kondisi perekonomian global yang masih dibayangi oleh peperangan di sejumlah tempat. Ini semua merupakan parameter yang harusnya juga menjadi pertimbangan pemerintah.

Diana beranggapan, jauh lebih baik pemerintah fokus menurunkan harga-harga bahan pokok ketimbang mengeluarkan regulasi kenaikan tarif pajak. “Jadi, rencana kenaikan pajak ditunda dulu sampai kondisi perekonomian nasional stabil dan daya beli masyarakat sudah membaik, setidaknya hingga tahun depan. Juga pemerintah bisa memikirkan intensif yang lebih baik sehingga bisa mendukung bangkitnya kembali para pengusaha,” pungkasnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan