Hj. Diana Dewi Ketua Umum KADIN Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Tidak dipungkiri, ekonomi Indonesia terpuruk diterpa badai pandemi Covid-19. Dampaknya begitu besar, tidak hanya beberapa perusahaan harus gulung tikar, terjadinya PHK besar-besaran, maupun pendapatan negara merosot drastis.

Saat ini, pengendalian pandemi tengah terus diupayakan. Sementara, dunia usaha mulai digeliatkan kembali. Meski tidaklah mudah, namun bila tidak dilakukan, dipastikan ekonomi nasional akan porak-poranda.

Guna mendukung kebangkitan sektor usaha, beberapa waktu lalu, pemerintah menjanjikan akan memberikan sejumlah stimulus. Namun, ternyata tak semudah itu.

Hal tersebut juga diakui Hj. Diana Dewi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi DKI Jakarta kepada innews, Sabtu (4/7/2020). “Terkait stimulus ekonomi, para pengusaha lintas bisnis sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan,” kata Diana.

Menurutnya, kondisi sekarang ini harus dapat dimaklumi oleh semua pihak. “Saat ini kita tidak bisa melihat suatu aturan secara letterlijk (leterlek) saja. Harus bisa dikaji kembali dampak dan kemampuan dari dunia usaha,” tuturnya.

Kini, tambahnya, dunia usaha berusaha untuk dapat memulai kembali usahanya. “Sudah sewajarnya apabila kami memerlukan waktu dalam menstabilkan kembali bisnis dan pangsa pasar yang sempat rusak akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, kami berharap Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai regulator dapat bijak dalam menanggapi keluhan dari dunia usaha,” pinta Diana.

Tidak itu saja, Diana juga menyoroti belum terlihatnya peran perbankan dalam menyelesaikan persoalan para debiturnya yang terdampak wabah Covid-19. Hal serupa juga nampak dalam upaya perbankan membantu pengusaha pengusaha kecil dan mikro yang terdampak.

“Namun, kami dapat memahami bahwa perbankan masih wait and see. Melihat lebih seksama terhadap debitur dan calon debitur kredit mereka. Sebenarnya pemerintah pusat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa insentif dan kebijakan terhadap kemudahan penyaluran kredit, terutama UMKM, namun kondisi di lapangan tidak dapat disederhanakan seperti itu,” paparnya.

Ditambahkan, ada proses internal dan aturan perbankan yang memang harus dilalui. Hal ini yang membuat perbankan merasa dilema. Jika penyaluran kredit tak dilakukan selektif, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) justru meningkat signifikan. Alhasil, kinerja bank akan semakin buruk dimasa pandemi ini.

“Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada agar tepat, sesuai kebutuhan,” tukasnya. (RN)