Pendeta Yeremia Zanambani seorang tokoh Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Kabupaten Intan Jaya, Papua

Jakarta, innews.co.id – Dianggap tak independen, Dewan Gereja Papua menolak Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Penilaian tersebut lantaran beranggotakan aparat keamanan, pemerintah, dan satuan intelijen sehingga tidak akan mengungkapkan peristiwa tersebut secara utuh. Selain itu, Mahfud yang dianggap telah mempromosikan remiliterisasi atau stasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

“Berdasarkan fakta yang dimiliki Dewan Gereja Papua, penembakan telah dilakukan oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” kata Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Pendeta Benny Giay, Rabu (7/10/2020) lalu.

Dijelaskannya, sejak Desember 2019, banyak warga yang telah meninggalkan Intan Jaya demi menyelamatkan nyawa akibat dugaan adanya operasi militer di daerah tersebut.

Operasi itu diduga berkaitan dengan upaya menekan masyarakat Papua untuk menerima program pemerintah memperpanjang Otonomi Khusus hingga tahun 2041.

“Operasi keamanan di berbagai daerah di Tanah Papua akhir-akhir ini, tidak berjalan sendiri, melainkan kami duga dalam rangka mendukung agenda terselubung perampasan tanah dan hutan adat (sumber daya alam) milik masyarakat Papua oleh investor,” jelasnya.

Salah satu dugaan agenda terselubung tersebut terjadi di Intan Jaya ketika masyarakat setempat menolak masuknya anak perusahaan PT Antam yang hendak menguasai blok tambang emas.

Lebih jauh Pendeta Benny Giay mengatakan, “Dewan Gereja Papua mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan jemaat dari Pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya yang telah berdiri teguh, berani mengambil tanggung jawab dan bersuara tentang penembakan Pendeta Zanambani. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka”. (RN)