Jakarta, innews.co.id – Terkait pengecualian untuk aktivitas Notaris/PPAT di masa pandemi Covid-19, secara khusus Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi DKI Jakarta menyurati Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI.

Dalam suratnya ditegaskan bahwa pelayanan yang dilakukan Notaris/PPAT merupakan bagian dan pelayanan dasar yang termasuk dikecualikan atau tetap diizinkan beroperasi.

“Dengan adanya layanan operasional Notaris/PPAT du DKI telah memberikan andil yang signifikan dan menjadi sumber utama atas penerimaan pajak daerah, khususnya untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Jakarta,” tulis surat yang ditandatangani oleh H. Edi Sumantri Plt Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Bapeda DKI meminta Satpol PP tidak melakukan sweeping atau penutupan dan pelarangan terhadap kantor-kantor Notaris/PPAT yang beroperasi secara normal di masa pandemi Covid-19 ini.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memberikan pengecualian terhadap aktivitas Notaris/PPAT di masa wabah korona ini. Dalam surat yang ditandatangani Saefullah, Sekretaris Daerah Pemprov DKI dikatakan, “Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 Pergub Nomor 33 Tahun 2020, Notaris/PPAT dapat dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja dengan kewajiban menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Hal itu sebagai respon atas surat yang dilayangkan Pengwil INI DKI bernomor 29/PENGWILDKIJAKARTA/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, yang meminta pengecualian untuk jabatan Notaris/PPAT.

Dengan surat balasan tersebut, Pemprov DKI tetap mengizinkan kantor Notaris/PPAT untuk tetap beroperasi dan menjalankan tugasnya.

Menanggapi hal ini, Ruli Iskandar Ketua Pengwil INI DKI Jakarta mengatakan, “Alhamdulillah, balasan Pemprov DKI begitu positif, dimana ada pengecualian yang diberikan untuk jabatan Notaris/PPAT”. (RN)