Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono (kiri) dan Ruhut Sitompul Politisi PDI-Perjuangan

Jakarta, innews.co.id – Keputusan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di DKI Jakarta menandakan ketidakmatangan Gubernur Anies Baswedan, disamping sejumlah kebijakannya terdahulu yang dinilai menjadi pangkal penularan Covid-19 yang begitu massif di Jakarta.

Penilaian ini disampaikan politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. “Peningkatan penyebaran Covid-19 di Jakarta dipicu kebijakan Anies, awal Agustus lalu, memberlakukan kembali ganjil genap. Kemudian, kembali diizinkannya aksi demonstrasi di sejumlah lokasi. Inilah yang mulai menyebar ke beberapa tempat, seperti pasar dan perkantoran,” ujar Ruhut.

Dia menambahkan, Anies itu enggak ada malunya. Buktinya, ketika menyampaikan alasan bahwa kenaikan jumlah kasus positif disebabkan semakin banyak warga yang dilakukan rapid test maupun swab test, sehingga wajar bila angkanya naik.

“Memangnya di daerah tidak (naik rapid dan swab testnya)?” kata Ruhut.

Untuk itu, Ruhut meminta pemerintah pusat untuk turun membenahi Jakarta. “Kenapa hanya terjadi di Jakarta (naik), daerah lain turun. Kalau di daerah lain juga naik saya tidak menyalahkan Anies. Tetapi di daerah turun, jadi pemerintah pusat harus turun tangan. Karena kalau tanya ke Anies, dia hanya senyum aja pasti,” celoteh Ruhut.

Ruhut meminta Anies segera melempar handuk putih (pertanda menyerah) memimpin Jakarta. “Dia tidak mampu,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menetapkan pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta telah melanggar peraturan kedaruratan.

Karena itu, menurut sudah layak Anies dinonaktifkan dari jabatan gubernur DKI Jakarta. “Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Arief, Kamis (10/9/2020).

Dia menambahkan, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.

“Jika dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya. Karena itu, ujar Arief, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

“Untuk itu, Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi wakil gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi gubernur,” paparnya.

Arief mengatakan, Partai Gerindra juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta mengaudit keuangan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.

“Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu ke mana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini,” tukasnya. (RN)