Musyawarah Daerah ke-III Partai Golkar Papua Barat berpotensi diulang

Jakarta, innews.co.id – Musyawarah Daerah ke-III Partai Golkar Papua Barat dinilai inkonstitusional, karena itu berpotensi diulang.

Hal ini dikatakan Ahmad Fauzie Kader Muda Golkar, dalam keterangan tertulisnya, Selasa kemarin. “Ada beberapa alasan Mahkamah Partai Golkar akan mengulang Musda tersebut, yakni adanya dugaan upaya pencekalan terhadap majunya Lamber Jitmau Ketua DPD II Golkar Kota Sorong sebagai kandidat calon Ketua Golkar Papua Barat oleh oknum partai saat Musda berlangsung,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, sejumlah peserta yang memiliki hak suara tidak diperbolehkan masuk ke dalam arena Musda yang dilaksanakan di Kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat. Bahkan kandidat calon pun menjadi kesulitan untuk mendaftar. 

Alasan lain, tambah Fauzie, adanya sejumlah peserta dari DPD tingkat II yang diganti menjelang Musda yang jelas melanggar AD/ART Partai Golkar.

Hal lainnya, kesalahan Dari DPD Golkar Provinsi Papua Barat dan SC Partai Golkar Papua Barat membuka pendaftaran dan memaksakan Alfons Manibui yang notabenenya masih aktif sebagai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintuni dan diakomodasi sebagai calon kandidat Ketua Golkar Papua Barat.

“Setelah Alfons Manibui terpilih jadi Ketua Partai Golkar Papua Barat pada hasil Musda Golkar ke III Papua Barat yang saat ini digugat ke Mahkamah Partai Golkar. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan ketua terpilih deklarasi mendukung bakal calon Bupati yang tidak direkomendasi DPP Partai Golkar,” tuturnya.

Dia mengatakan, instruksi Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto jelas bahwa semua kader Golkar se-Indonesia harus tunduk dan patuh pada putusan DPP Partai Golkar. Apalagi terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan kepada calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2020.

“Dari beberapa fakta dan saksi-saksi yang telah dihadirkan pada Mahkamah Partai Golkar saya berkeyakinan Hakim Mahkamah Partai Golkar akan mengulang Musda ke-III Golkar Papua Barat,” tukasnya. (RN)