Logo IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Jumpa pers dari 9 orang yang mengatasnamakan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan disiarkan oleh 2 media online, awal Juli lalu, oleh Tim Pengawal Putusan (TPP) PN Jakbar No 694/PDT.G/2018/PN JKT.BRT, dinilai telah memutarbalikkan fakta dan merusak tatanan dan konstitusi IPPAT lantaran tindakan tersebut jelas melanggar AD/ART dan hukum positif Indonesia.

Hal itu disampaikan TPP, dalam siaran pers yang diterima innews, Senin (6/7/2020) pagi. Beberapa catatan TPP terkait jumpa pers tersebut, antara lain:

Pertama, mereka mengaku mendapat mandat dari Konfres VII IPPAT di Makassar. “Mereka bukan Caketum atau kuasa/wakil dari para Caketum Kongres VII IPPAT dan bukan pula kuasa/wakil dari Ketua Umum PP IPPAT yang masih terdaftar di Kemenkumham RI yaitu, Dr. Syafran Sofyan, serta bukan juga kuasa atau wakil Presidium Kongres IPPAT,” ujar TPP dalam rilisnya.

Kedua, ada salah persepsi, dimana sesuai diktum 8 putusan PN Jakbar yang menyatakan “Melarang Tergugat X (Julius Purnawan sebagai Caketum Kongres IPPAT VII) untuk melakukan perbuatan dan kegiatan dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan PP IPPAT sampai perkara aquo inkracht. “Jelas dan terang bukan setelah inkracht, tapi sampai dengan inkrach,” tandasnya. TPP menilai, ke-9 oknum tersebut salah menafsirkan putusan tersebut.

Ketiga, TPP menilai, ke-9 orang tersebut tidak jelas kedudukannya sebagai apa dan hanya mengaku-ngaku sebagai PP IPPAT. “Mereka hanya oknum yang mengaku-aku PP IPPAT dan tindakannya bisa merusak tatanan konstitusi IPPAT,” ujar TPP.

Atas dasar itu, TPP beranggapan, perbuatan dari oknum yang mengaku PP IPPAT tersebut sudah sangat keterlaluan dan tidak lagi bisa didiamkan. “Terlebih sudah berani mengancam Ketua Umum PP IPPAT yang masih resmi tercatat dalam Database Perkumpulan di Kemenkumham RI. Oleh karena itu, jika somasi yang telah dilayangkan tidak diindahkan dan menarik ucapannya, maka TPP akan mempertimbangkan membawa ke-9 orang ini ke ranah hukum, baik pidana (KUHP dan UU ITE) maupun perdata,” tukasnya.

TPP berharap, ke-9 orang tersebut dapat menyadari kekeliruannya. “Langkah-langkah kalian akan semakin merusak IPPAT dan sejarah akan mencatat bahwa kalian adalah PPAT yang tidak patuh hukum dan tidak patuh AD/ART IPPAT,” tandasnya.

Selain itu, TPP berharap kepada Ketua-Ketua Pengwil yang terpilih di Konferwil kelanjutan Kongres VII dan dilantik oleh Julius Purnawan untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis organisasi (misalnya mengadakan dan mengikuti rakernas dan referendum yang diadakan oknum yang mengaku PP IPPAT, membuat dan mengeluarkan rekomendasi dan KTA IPPAT, dan lainnya), untuk menghindari tuntutan hukum dari TPP.

TPP juga mendorong, para Ketua Pengwil yang diangkat berdasarkan Kongres VI IPPAT Surabaya, 2015, dan juga Presidium Kongres VII IPPAT Makassar 2018, agar segera mengambil langkah-langkah organisasi untuk menyelamatkan IPPAT dari kehancuran. “Kami menyarankan agar para Ketua Pengwil segera mengadakan pertemuan bersama (Ketua Pengwil berdasarkan Kongres VI IPPAT/Presidium Kongres VII IPPAT, para Caketum (Firdhonal, Julius Purnawan, Otty Ubayani, dan Hapendi Harahap), dan Ketua Umum PP IPPAT yang masih tercatat resmi di Daftar Perkumpulan Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai persiapan mengadakan Kongres Luar Biasa sesuai Diktum Putusan PN Jakbar NO 694/Pdt.G/2018/PN Jakbar,” serunya. (RN)