Denny Kailimang, advokat senior, kritisi penyatuan Peradi

Jakarta, innews.co.id – Upaya pemerintah menyatukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dinilai masih setengah hati. Selain itu, masih ada keengganan dari para advokat untuk bersatu. Benarkah menyatukan advokat dalam satu organisasi masih menjadi mimpi panjang?

Kepada innews, advokat senior Denny Kailimang, Jum’at (28/2/2020), secara lugas mengatakan, mimpi untuk menyatukan advokat dalam satu organisasi tidak akan terwujud.

Alasannya, pertama, para advokat sendiri yang tidak mau bersatu dalam satu Organisasi Advokat (OA). Kedua, pemerintah juga setengah hati dan sepertinya ada kekhawatiran kalau advokat bersatu, akan menjadi kekuatan dalam penegakan, pelaksanaan, dan pembangunan hukum. Ini lantaran advokat ada di semua sektor, baik di dalam pengadilan maupun diluar.

Denny mencontohkan, meski sudah ada Peradi yang dipayungi oleh Undang-Undang (UU), pada kenyataannya OA-OA pendiri Peradi, seperti Ikadin, AAI, IPHI, IKHI, SPI, HKHPM, tidak mau bubar dan tetap eksis. Pemerintah sendiri juga tidak mau ambil pusing dengan hal itu.

Karena itu, Denny beranggapan harus dibentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) yang memliki wewenang dalam membuat berbagai kebijakan antara lain, pengawasan, rekruitmen advokat, kode etik, dan sebagainya. “OA -OA bisa lahir dengan syarat ditentukan dalam UU (seperti partai politik). DAN setidaknya beranggotakan 9 orang dengan tata cara pemilihan yang diatur dalam UU,” tukasnya.

Denny juga menambahkan, asal memenuhi syarat yang tertera dalam UU, pembentukan OA -OA baru diperbolehkan. “Silahkan dibentuk, asal tidak menyalahi aturan dalam UU,” imbuhnya.

Lebih jauh Denny mengisahkan perjalanan panjang para advokat untuk membentuk wadah tunggal OA. Sejarah menuju wadah tunggal advokat, kata Denny, dimulai tahun 1963 dengan dibentuknya Peradin. Kemudian lahir juga bantuan hukum dari partai politik.

Upaya menyatukan para advokat dalam sebuah OA pertama kali diprakarsai oleh Ali Said dan Ismail Saleh. Pada 1985, lahirlah Ikadin. Namun, Ali Said selaku Ketua Mahkamah Agung, kala itu menyatakan kelahiran Ikadin sebagai bayi cacat. “Ikadin ketika itu dipimpin oleh Haryono Tjitrosubono dan saya sebagai Bendahara,” kisah Denny.

Selanjutnya, timbul persoalan dimana keanggotaan Ikadin hanya yang punya SK Menteri Hukum, tapi tidak memiliki Surat Ijin Praktik dari Pengadilan Tinggi. “Mulailah pecah karena para advokat yang dapat ijin praktek Pengadilan Tinggi mendirikan IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia),” lanjutnya.

Denny menerangkan, jelang Munas I Ikadin, 1990, terjadi masalah hak suara, dimana hak satu orang satu suara (one man one vote) mau dirubah menjadi hak suara ditangan cabang. Dari kasus sini, Ikadin pecah dan lahirlah AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), 1990, begitu juga OA-OA lain pun bermunculan, seperti SPI (Serikat Pengacara Indonesia), IPHI, AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), dan HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal).

“Seiring waktu, pada 2002, saya berinisiatif mengumpulkan para advokat senior untuk mempersatukan OA-OA yang ada, maka lahirlah KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia),” urai Denny.

Wadah ini bertugas antara lain, 1). Merebut Rekruitmen Advokat ke tangan OA 2). Membuat Satu Kode Etik Advokat Indonesia; 3). Menggolkan UU Advokat. Ketiga tugas ini berhasil dilaksanakan oleh KKAI, termasuk melakukan sensus/verifikasi ijin-ijin advokat/pengacara/penasihat hukum.

Setelah itu, diadakanlah Deklarasi Pendirian PERADI, tahun 2005. Peradi dalam melaksanakan rekruitmen anggota melalui pendidikan dan ujian profesi advokat dilakukan dengan Zero KKN.

Sayangnya, tambah Denny, jelang Munas I Peradi, 2010, terjadi perpecahan diantara pengurus, dimana Indra Sahnun Lubis (alm) memutuskan mendirikan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Pada Munas I Peradi di Pontianak ada usulan perubahan AD soal hak suara menjadi satu orang satu suara. Tetapi DPN Peradi (Ketua Umum) tidak menghendakinya. Maka pada Munas II Peradi 2010 di Makassar, Peradi akhirnya pecah jadi 3.

Denny menjelaskan, pada kepengurusan era 2010, Peradi sudah amburadul. Selain itu, semua organisasi advokat di luar Peradi bisa melakukan pendidikan dan ujian advokat sendiri-sendiri.

“Semakin parah ketika Peradi pecah jadi 3. Semua OA diluar Peradi bisa mengadakan pendidikan dan ujian advokat dan kemudian mengajukan ke Pengadilan Tinggi untuk di sumpah,” paparnya.

Denny menegaskan, sangat sulit mempertahankan single bar. “Kalau mau diterapkan single bar, maka organisasi advokat lain harus dibubarkan,” pungkasnya. (RN)