Otty Ubayani (kelima dari kanan), bersama rekan-rekan saat diskusi virtual yang diadakan YKCHI dan Ikanot Undip, di Jakarta, Jumat (29/5/2020) siang

Jakarta, innews.co.id – Memasuki era ‘New Normal’ menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari pemerintah juga sangat dibutuhkan.

Hal ini dikatakan Otty H.C. Ubayani, SH., Sp.N., MH., Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menghindari Jerat Hukum Dalam Keadaan The New Normal’, yang diadakan oleh YKCHI dan Ikanot Undip, di Jakarta, Jum’at (29/5/2020) siang.

Otty Hari Chanda Ubayani, SH., Sp.N., MH., Ketua Umum YKCHI dan Ikanot Undip, minta pemerintah melakukan perbaikan aturan hukum guna lebih mendukung kinerja para notaris

Dikatakannya, menghadapi pandemi Covid-19 ini, pekerjaan notaris banyak menggynakan teknologi. Untuk itu, dibutuhkan payung hukum. “Jika tidak ada aturan jelas, dikhawatirkan notaris bisa terjerat kasus hukum. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris haruslah dilindungi oleh aturan hukum,” ujarnya.

Menurut Prof Dr. Gayus Lumbuun, salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan dalam praktek pelayanan jasa notaris adalah pengakuan pengurusan dokumen secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dr. Maryono Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro saat memberikan sambutan secara virtual, Jum’at (29/5/2020)

Penyesuaian lain yang perlu dilakukan di era ‘New Normal” adalah suatu kegiatan yang tidak harus hadir secara fisik. “Kemajuan teknologi memungkinan pengurusan dokumen tidak harus menghadap secara fisik kepada notaris. Sehingga walaupun berjarak jauh namun dapat dijamin keaslian orangnya atau merupakan suatu keadaan yang nyata atau virtual,” tambah Gayus.

Narasumber lain, Dr. Udin Narsudin, SH., M.Hum., Praktisi Notaris/PPAT menguraikan tentang cyber notary di era digital yakni memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara eletronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis.

Para notaris bersama Dr. Maryono dan istri serta artis Nia Daniati

“Pada dasarnya konsep cyber notary tersebut sudah pernah di perkenalkan pada tahun 1995. Namun, berhubung belum adanya fasilitasi berupa UU yang mengatur mengenai cyber notary, maka hal tersebut hanya sebatas konsep saja, sehingga dalam konteks era digital 4.0 sekarang ini masih belum tersambung,” jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut Udin, konsep cyber notary ditujukan untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

Dr. Edmon Makarim, SH., LL.M., Pakar Hukum Telematika, dalam diskuai virtual bersama para notaris

Sementara itu, Dr. Edmon Makarim, SH., LL.M., Pakar Hukum Telematika memandang pentingnya Revisi UU-JN, dengan poin-poin antara lain, mempertegas kedudukan notaris sebagai jabatan umum. Juga mengenai akta dapat dibuat baik dengan kehadiran secara fisik dan elektronik/ dapat membuat akta autentik secara elektronik. Hal lainnya, notaris adalah bagian dari administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu UU khusus, selain itu dilantik pemerintah dan diawasi oleh Mahkamah Agung, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dlm menjalankan jabatannya. “Perlu ditambahkan kewenangan akses terhadap public registries yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan,” tukasnya.

Pada bagian lain, Dr. Maryono Ketua Umum Ikatan Alumni Undip (IKA Undip) mengharapkan diskusi ini bisa melahirkan kajian dan rekomendasi penting untuk disampaikan ke pemerintah dan DPR. “Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian kepada pekerjaan notaris yang selama ini telah mendukung baik dalam pembuatan akta maupun mendorong pemasukan pajak,” pungkas Otty. (RN)