Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Mujiyono

Jakarta, innews.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengalihkan dana Penanaman Modal Daerah (PMD) dari sejumlah BUMD DKI untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.

Hal ini dikatakan Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Jumat (3/4/2020). Dicontohkan, PMD untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya bisa dikurangi Rp 500 miliar, Perumda Pasar Jaya bisa dikurangi Rp 100 miliar, PAM Jaya dikurangi Rp 200 miliar serta fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) dikurangi Rp 150 miliar. Sehingga ada tambahan Rp 950 miliar dari PMD bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Dikatakannya, sebagian dana PMD sudah dikurangi dan dialihkan untuk menambah belanja tak terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur No 28 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 162 tahun 2019 tentang penjabaran APBD 2020.

“Besaran PMD yang dikurangi untuk menambah BTT senilai Rp 844 miliar yang berasal dari PT MRT Jakarta sebesar Rp 500 miliar dan anggaran balap mobil listrik atau Formula E sebesar Rp 344 miliar. Dengan demikian, total BTT menjadi Rp 897,26 miliar karena sisa BTT sebelumnya sebesar Rp 53,26 miliar,” jelasnya.

Mujiyono juga mengklarifikasi bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Jakarta itu bukan Rp 130 miliar seperti pemberitaan selama ini. Itu hitungan awal adanya wabah. Sekarang sudah mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun. Angka ini berasal dari Rp 130 miliar ditambah BTT Rp 897,26 miliar dan juga tambahan dari sektor lain.

Sektor lain yang dimaksud Mujiyono terkait dengan instruksi Gubernur DKI Anies Baswedan tentang partisipasi dan kontribusi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam instruksi tersebut, kata Mujiyono, sumber dana penanganan Covid-19 mendapat tambahan dari tiga sektor lainnya. Pertama, pemotongan tunjangan kinerja daerah untuk bulan Maret 2020 mulai dari 10 persen sampai 20 persen sesuai level jabatannya. Lalu ada pemotongan tunjangan transportasi bulan Maret 2020 dan pemotongan insentif pajak triwulan 1 tahun 2020 sebesar 10 persen.

“Untuk komponen belanja pegawai/tunjangan kinerja daerah per bulan Rp 1,5 triliun dipotong 10 persen saja, bisa bertambah Rp 150 miliar. Lalu ada pemotongan insentif pajak dan tunjangan transport. Kalau insentif pajak dipotong 10 persen, bisa ada tambahan kasar Rp 36 miliar. Jadi total biaya penanganan Covid-19 di Jakarta bisa lebih dari Rp 1,2 triliun,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Mujiyono, jika anggaran Rp 1,2 triliun ditambah lagi dengan anggaran PMD untuk BUMD sebesar Rp 950 miliar, maka total biaya penanganan Covid-19 di Jakarta bisa mencapai 2,15 triliun. Bila perlu, kata dia, sisa anggaran Formula E sebaiknya dialihkan untuk menangani Covid-19.

“Anggaran tersebut bisa lebih besar lagi jika DPRD DKI Jakarta memotong anggaran kunjungan kerja dan anggaran kegiatan yang bersifat sosialisasi dan fisik,” tukas Mujiyono. (RN)