DR. Djonggi M. Simorangkir, SH., MH., Wakil Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang juga dikenal sebagai salah satu pakar hukum pidana

Jakarta, innews.co.id – Dunia mahasiswa sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu, menjadi mahasiswa dipandang sebagai kaum intelektual dan cerdik pandai. Ini lantaran belum banyak anak bangsa yang bisa mengecap pendidikan tinggi. Tapi kalau sekarang, jangankan Strata-1, untuk Strata-2 dan 3 saja sudah banyak.

Hal ini dijabarkan DR. Djonggi M. Simorangkir, SH., MH., Wakil Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyikapi maraknya demo mahasiswa dan atau yang mengatasnamakan mahasiswa akhir-akhir ini.

Djonggi menjelaskan, kalau mau demo harus jelas apa yang mau dituntut, jangan ikut-ikutan saja. Dia mencontohkan, mahasiswa menuntut Revisi KUHP, harusnya diuraikan apa yang mungkin tidak sesuai dan harus dirubah. “Jangan sampai mendemo, tapi tidak paham substansi yang didemo,” kata Djonggi kepada innews, Rabu (25/9/2019) malam.

Memang, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak seseorang dan dilindungi oleh UUD 1945. Namun, kata Djonggi, ada mekanisme konkrit untuk menyatakan ketidaksetujuan. Selain itu, menyampaikan pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Mengenai kemungkinan demo sekarang banyak ditunggangi kepentingan politik, menurut Djonggi, ya wajar saja. Ada suara-suara sumbang dibalik demo penolakan Revisi UU KUHP, ‘turunkan Jokowi…turunkan Jokowi’, apa itu benar?

“Padahal Presiden Jokowi sudah menang dalam Pilpres 2019. Jangan diutak-atik lagi. Kita harus belajar dewasa, mengerti, dan hormat terhadap hukum,” tukas Djonggi yang juga dikenal sebagai salah satu pakar hukum pidana ini.

Kepada para mahasiswa, Djonggi menyarankan, sebaiknya belajar yang benar. Kalaupun ada yang tidak benar, tempuhlah jalur yang ada dan elegan. Tidak perlu turun ke jalan yang sangat rentan ditunggangi pihak-pihak yang punya kepentingan sempit. (RN)