Dr. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan nasional di Jakarta, Selasa (8/12/2020)

Jakarta, innews.co.id – Pengadaan barang dan jasa di pemerintah merupakan titik terlemah dalam hal pemborosan uang negara di bangsa ini. Bahkan, selama ini menjadi lahan pencurian uang oleh oknum-oknum, bahkan mereka yang mestinya memberi teladan. Memasang wajah yang kelihatan baik, omongannya sopan, bicara agama, padahal dia pencoleng terbesar uang negara.

Hal ini secara lugas dan bernas dikatakan Dr. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan nasional di Jakarta, Selasa (8/12/2020). “Saya sudah 20 tahun memimpin Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin), saya tahu betul akan hal itu. Ini diakibatkan dari lemahnya sistem pengadaan barang sehingga tidak bisa terkontrol. Dalam hal pengadaan barang, hampir seluruh instansi memakai sistem penunjukan langsung, bukan tender,” terangnya.

Hebatnya lagi, tutur John, lembaga-lembaga yang tidak menghasilkan uang, hampir setiap minggu mengajukan pinjaman dalam dan luar negeri. “Yang kebanyakan minta-minta tambahan dana biasanya kementerian/lembaga yang justru tidak menghasilkan apa-apa. Pemborosan uang negara juga termasuk upaya menghancurkan negara,” kritik John.

Terkait pinjaman dalam negeri, John menilai, kalau ada bank lokal yang menyalurkan pinjaman hingga bernilai triliunan patut diduga ada orang-orang yang telah mencuri yang negara dan dicuci untuk pengadaan barang. Kabarnya, yang kebanyakan minta-minta tambahan dana, biasanya kementerian/lembaga yang justru tidak menghasilkan apa-apa. Pemborosan uang negara masuk kategori upaya menghancurkan negara.

Bahkan, meski sistem pengadaan barang dan jasa sudah diterapkan secara digital atau online, tetap saja ada celah untuk memanipulasi, baik mark up harga, dan lainnya.

Seharusnya, kata John, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa mengawasi hal tersebut. Sayangnya, fungsi iti tidak dijalankan. “Sebaiknya dilebur saja instansi itu kalau tidak ada gunanya,” seru John.

Dia menambahkan, kalau ditelisik soal pengadaan barang, maka KPK membuat 100 penjara pun tak akan muat menampung ‘pemain-pemain’ di pengadaan barang/jasa pemerintah ini.

Menurut data periode lalu, 82,4 persen mereka yang ditangkap KPK terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, John mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Juga proyek pengadaan barang/jasa yang akan ditender dibuka ke publik. Sistem sudah ada, jangan lagi masing-masing departemen punya sistem pengadaan barang/jasa sendiri dan tertutup.

“KPK juga sebaiknya membentuk divisi khusus untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga pengawasannya lebih komprehensif. KPK juga tidak perlu melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga, terkait pencegahan korupsi dan lainnya. Ini langkah yang keliru. KPK harus independen. Kalau begitu, secara tidak langsung sama dengan memandulkan peran KPK,” tukas John. (RN)