Serah terima jabatan secara simbolis dari Dr. Cita Citrawinda (Ketua Umum periode 2016-2020) kepada Dr. Suyud Margono (Ketua Umum terpilih periode 2020-2024), disaksikan oleh Tim Formatur Dr. Turman Panggabean yg hadir ditempat RUA Nasional secara daring, di Rosseno Plaza, Kemang, Jakarta, Selasa (22/12/2020)

Jakarta, innews.co.id – Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya mensosialisasikan kegunaan HKI, tapi juga memberi sumbangsih nyata bagi ekonomi dan industri di Indonesia.

Harapan ini disampaikan Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., Ketua Umum Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI) usai terpilih pada Rapat Umum Anggota (RUA) AKHKI Nasional yang dilaksanakan secara daring, Selasa (22/12/2020). Sidang yang berlangsung penuh keguyuban ini dihadiri oleh para Konsultan HKI dari seluruh Indonesia.

Para peserta Rapat Umum Anggota Nasional AKHKI yang diadakan secara daring, Selasa (22/12/2020)

Sebelum dilakukan pemilihan, disampaikan
laporan pertanggungjawaban (LPj) Ketua Umum periode 2016-2020, berikut masing-masing Ketua Bidang mulai dari Keanggotaan dan Organisasi, Pendidikan, Riset dan Pengembangan, Hubungan Pemerintahan dan Kerjasama Lembaga, Divisi Publikasi, Public Relation, dan Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum.

Kepada innews, usai terpilih, Suyud menilai, ini merupakan tanggungjawab terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh para Pendiri dan khususnya anggota AKHKI. “Tentu banyak tantangan kedepannya. Saya berharap pada gilirannya Konsultan HKI dapat berkontribusi dalam rangka promosi dan sosialisasi kegunaan sistem HKI (utilization of intellectual property rights), serta berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi dan industri (contribution to the development of economy and industry),” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini AKHKI beranggotakan sekitar 473 orang dari sekitar 1.103 Konsultan HKI yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini dikarenakan belum adanya kewajiban untuk bergabung dalam organisasi. Suyud berharap kedepan akan semakin banyak Konsultan HKI yang ikut bergabung membangun AKHKI.

Pelaksanaan RUA Nasional AKHKI berlangsung sukses

Dirinya berharap, pengurus yang nanti akan dibentuk merupakan orang-orang yang kredibel, bisa dipercaya, memiliki kemampuan serta komitmen tinggi untuk melaksanakan amanat RUA Nasional AKHKI 2020, AD/ART serta program-program kerja.

“Saya berharap untuk profesi Konsultan HKI mendatang tentu ruang lingkup dan profesionalitas Konsultan HKI tidak hanya berkutat perihal permohonan, registrasi HKI ataupun transaksi-transaksi di bidang HKI. Konsultan HKI harus secara terus-menerus menjaga harkat dan martabatnya serta melaksanakan profesinya secara fair dan tulus,” pungkasnya.

Usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum, dilakukan serah terima jabatan secara simbolis dari Dr. Cita Citrawinda (Ketua Umum periode 2016-2020) kepada Dr. Suyud Margono (Ketua Umum terpilih periode 2020-2024), disaksikan oleh Tim Formatur, Dr. Turman Panggabean yang hadir di tempat RUA Nasional secara daring, yaitu di Rosseno Plaza, Kemang Jakarta.

AKHKI didirikan pada 15 September 2006 sebagai amanat dari pengaturan mengenai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Peran dan tanggung jawab Konsultan Kekayaan Intelektual sangat penting untuk mewakili masyarakat, khususnya Pemohon, baik individu, perusahaan ataupun badan hukum, yaitu Investor, Pencipta, Pendesain, Pemegang Hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk memperoleh perlindungan hukum atau haknya tersebut.

AKHKI merupakan mitra Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai institusi yang melakukan pengelolaan pengadministrasian di bidang HKI, memiliki banyak kepentingan dalam konteks penyelenggaraan layanan kepada pemohon HKI, memajukan sistem HKI nasional, mengikuti isu-isu perkembangan HKI secara internasional, melakukan ratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI, harmonisasi hukum di bidang HKI dan sosialisasi di bidang HKI.

(RN)