Logo IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Belum terdaftarnya Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) periode 2018-2021 di Kementerian Hukum dan HAM, membuat kepengurusan dinilai cacat administrasi. Karena itu, produk kepengurusan juga dianggap cacat administrasi.

Penegasan ini disampaikan Dr. Henry Sinaga, SH., Sp.N., M.Kn., dalam pesannya kepada innews, Selasa (23/6/2020) siang. “Tidak terdaftarnya kepengurusan di Kemenkumham merupakan cacat administrasi,” ujar Henry.

Dia menambahkan, karena kepengurusan cacat administrasi, maka produk kepengurusan tersebut juga mestinya cacat administrasi.

Dr. Henry Sinaga, SH., Sp.N., M.Kn

Ketika disinggung kegiatan internal, seperti Rakernas dan Kongres, menurut Henry, itu dikembalikan kepada putusan pengadilan. “Sudah diputus pengadilan dan itu harus ditaati oleh pihak yang berperkara,” tandasnya.

Bagi Henry, ada hikmah dibalik serangkaian kejadian yang menimpa IPPAT akhir-akhir ini. “Secara komprehensif saya melihat IPPAT sudah perlu perhatian dan pembenahan, baik dari aspek infrastruktur maupun suprastrukturnya. Paling tidak bisa disetarakan dengan INI. Selama ini IPPAT tidak diprimadonakan sebagaimana halnya INI, sehingga terkesan kurang perhatian dan kurang pembenahan,” tukasnya.

Terkait kasus yang tengah membelit Julius Purnawan (JP) di Polda Metro Jaya, sejauh ini masih berproses. Ketika dihubungi kuasa hukum JP, Roy Mardongan mengaku, hingga kini belum ada panggilan lanjutan. “Belum ada dipanggil penyidik. Kita nunggu saja,” ujar Roy melalui pesan singkatnya, Selasa (23/6/2020).

Mengenai rumor Sekum PP IPPAT Priyatno dipanggil penyidik, Roy juga mengaku sejauh ini belum mendapat kabar. “Belum ada info ke saya kapan dipanggilnya,” tuturnya.

Usai Kongres VII IPPAT di Makassar, 2018 silam, persoalan di tubuh IPPAT tak kunjung selesai. Wadah para PPAT ini terus bergolak, hingga bermuara di pengadilan. Banyak pihak menyayangkan hal tersebut. “Andai saja dulu sehabis kongres, JP mau merangkul tiga caketum lainnya atau setidaknya cukup merangkul satu untuk jadi ‘partner’ di kepengurusan, mungkin tak akan pernah terjadi gugatan,” seru berbagai pihak bersepakat.

Pun ketika kasus bergulir di PN Jakbar, jika saja setelah ada putusan PN Jakbar, JP legowo mencari jalan silaturahmi dan tidak arogan, niscaya tak akan pernah ada Laporan Polisi seperti yang tengah bergulir saat ini.

Konon kabarnya, persoalan IPPAT juga diketahui oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Kepada salah seorang anggota IPPAT, Menteri Sofyan Djalil pernah menyarankan untuk mencari jalan damai, seperti mediasi. Namun, hal seperti itu tak kunjung terealisasi.

“Ini adalah pembelajaran bagi siapapun, untuk tidak arogan dan sombong. Harusnya himbauan Menteri ATR/Kepala BPN tersebut didengar dan dijalankan,” ujar sejumlah pihak menyayangkan. (RN)