Dr. Emrus Sihombing pakar komunikasi

Jakarta, innews.co.id – Terkesan ideal, namun pada dasarnya 8 tuntutan yang disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada deklarasinya hari ini utopia belaka. Dengan mudah akan dipatahkan oleh pemerintah.

Penegasan ini disampaikan Dr. Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner dalam rilisnya, Selasa (18/8/2020) malam. “Tuntutan mereka abstrak dan mengawang,” ujarnya.

Emrus mengatakan, 8 tuntutan itu tidak punya power untuk ditagih ke pemerintah gegara perbedaan pengukuran pencapaian. “Pemerintah akan mudah mematahkan semua tuntutan tersebut dengan mengatakan bahwa semuanya sudah terwujud dengan memberikan bukti bahwa para deklarator sendiri sudah sejahtera sebagai bagian dari WNI,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, bisa saja pemerintah menghimbau para deklarator agar bekerja dan bekerja sesuai profesi sehari-hari untuk mempercepat mewujudkan delapan tuntutan tersebut.

“KAMI sendiri akan mengalami kesulitan untuk mengukur capaian pemerintah merujuk kepada 8 tuntutan yang abstrak tersebut. Untuk itu, KAMI harus segera merumuskan operasionalisasi hingga pada level indikator dengan batasan interval waktu terukur (misalnya capaian per tahun anggaran) tentang 8 tuntutan itu. Jika tidak, semua tuntutan tersebut hanya menjadi utopia atau angan-angan belaka,” tandasnya.

Yang menarik dari deklarasi itu, KAMI menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19. Sementara di sisi lain pada acara deklarasi banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Tidak itu saja, KAMI juga menuntut penyelenggara negara tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila. “Harusnya tuntutan ini disertai fakta, data dan bukti yang kuat serta valid tentang adanya kemungkinan bangkitnya komunisme. Karenanya, tuntutan ini sangat lemah,” tukasnya. (RN)