Pertemuan di Kantor TNBD Sarolangun, Jambi, Senin (8/11/2021). Dalam pertemuan tersebut hadir para pihak yang menjadi anggota dari FKPS-SAD. Di antara Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Yayasan Prakarsa Madani, Babinsa, Kepala Desa Bukit Suban, PT Sari Aditia Loka (PT SAL), Temenggung dan Tengganai beserta perwakilan komunitas Orang Rimba

Sarolangun, innews.co.id – Suku Anak Dalam (SAD) harus memiliki ruang dan dan sumber penghidupan yang layak di negeri ini. Faktanya, hingga kini masih ada orang Rimba yang menjalani hidupnya secara nomaden.

Hal ini menjadi perhatian serius Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) dalam mencarikan solusi terbaik. Salah satunya dengan menggelar pertemuan di Kantor TNBD Sarolangun, Jambi, Senin (8/11/2021). Dalam pertemuan tersebut hadir para pihak yang menjadi anggota dari FKPS-SAD. Di antaranya, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Yayasan Prakarsa Madani, Babinsa, Kepala Desa Bukit Suban, PT Sari Aditia Loka (PT SAL), Temenggung dan Tengganai beserta perwakilan komunitas Orang Rimba.

“Pada pertemuan ini kami mencoba mencarikan cara untuk memberikan ruang hidup serta memastikan jaminan keamanan tempat warga Suku Anak Dalam di masa kini dan yang akan datang,” kata Elwamendri, perwakilan dari Sekretariat FKPS-SAD.

Orang Rimba di Sarolangun

Elwa menjelaskan, ini merupakan kelanjutan dari kegiatan di Kantor Bappeda Kabupaten Sarolangun, 14 Oktober 2021 lalu. “Dalam pertemuan itu, dilakukan evaluasi program pembangunan Orang Rimba sepanjang 2021 dan rencana lanjutan Program Pembangunan Sosial Orang Rimba/SAD tahun 2022, terutama dalam mengimplimentasikan strategi pemenuhan ruang hidup dan sumber penghidupan serta peningkatan akses layanan publik bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial,” paparnya.

Kepala Balai TNBD Haidir, menegaskan kembali perihal Pengelolaan TNBD berdasarkan ketetapan zonasi yang disahkan 2019 dalam Optimalisasi Tapak Keluarga dan Pengembangan Jenis SDA Bernilai Ekonomi Tinggi di Zona Tradisional/Tanah Behuma. “Fungsi TNBD adalah membantu dalam hal penyediaan dan penataan atau pengaturan ruang hidup sesuai ketentuan yang berlaku bagi Orang Rimba. Mulai dari di mana lokasinya, berapa luasannya dan jenis komoditi yang dikelola. Sementara untuk teknis pengembangan ruang ini menjadi sumber produksi pangan akan dibantu oleh para pihak. Salah satunya oleh Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun. Dengan adanya aturan pengelolaan Taman Nasonal ini, membuka ruang bagi pemerintah masuk untuk membantu Orang Rimba dalam memanfaatkan zona tradisional di dalam Kawasan TNBD,” jelas Haidir.

Sementara itu Dedy Hendry mewakili Pemkab Sarolangun menyatakan kesiapannya membantu dari aspek pendampingan teknis budidaya untuk pengelolaan tapak keluarga ini. Menurutnya, Pemkab Sarolangun tetap berkomitmen dalam membangun Orang Rimba. Hal serupa juga pernah lakukan pemerintah dalam membantu Orang Rimba berupa pemberian lahan dan membangun rumah serta akses layanan.

Kediaman orang Rimba ditenga kebun kelapa sawit

Melalui Ninjo dan Temenggung Nggrip, wakil Orang Rima yang hadir pada pertemuan tersebut, Dedy menyampaikan harapannya agar Orang Rimba punya motivasi untuk maju. “Pemerintah akan membantu Orang Rimba yang mau maju berusaha untuk lebih baik lagi dan mengapresiasi kedatangan perwakilan Orang Rimba jauh-jauh datang dari Air Hitam ke Sarolangun berkomitmen niat untuk berubah lebih baik dengan memanfaatkan Tapak Keluarga yang disediakan TNBD,” tukasnya.

Dikatakannya, pemerintah tidak memaksakan berubah, tetapi memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi Orang Rimba. Kedepan kita berharap, selain PT. SAL, akan ada perusahaan lainnya yang mau bersama-sama forum membantu pemberdayaan SAD,” tuturnya.

Elwamendri kembali menyinggung keberadaan kelompok Meriau sebagai anggota Temenggung Nggrip yang masih kerap berpindah-pindah tempat. Ia mengatakan bahwa sebenarnya pada tahun 2020, kelompok Meriau ini sudah bermukim, bahkan membangun rumah di dalam Kawasan Taman Nasional sesuai ketentuan TNBD. Kelompok Meriau ini, kata Elwa, sudah mulai mengelola lahan untuk pemenuhan pangan dan sumber mata pencaharian walaupun kadang masih berpindah dengan alasan tertentu.

“Pada tahun 2021 ini ada permintaan lagi sebanyak 7 KK dari kelompok Orang Rimba dari Kelompok Meriau. Mereka ini juga sudah menyatakan kesediaan untuk bermukim dan mengelola ZPT (Zona Pemanfaatan Tradisional) sebagai lumbung pangan dan sumber mata pencaharian di Tapak Keluarga yang telah disediakan oleh TNBD,” serunya.

Dan dengan adanya pertemuan ini, Elwa menegaskan, ke depan ruang hidup dan sumber penghidupan Orang Rimba menjadi komitmen para pihak yang tergabung dalam FKPS-SAD melalui pemanfaatan Tapak Keluarga dan Tapak Komunal.

Kepala Desa Bukit Suban, Mujito menyampaikan, satu kepala keluarga atas nama Doyet telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan menjadi salah satu peserta bedah rumah sebagai program dari Desa Buki Suban. Doyet bersedia untuk mengelola tapak keluarga yang telah disediakan sebagai sumber penghidupan.

Apa yang disampaikan Elwamendri Idris dan Mujito tersebut ternyata juga diperkuat oleh Ninjo dan Temenggung Nggrip, dua wakil dari Orang Rimba. Keduanya mengaku bersedia untuk bermukim di kawasan Tapak Keluarga untuk mengelola ZPT (Zona Pemanfaatan Tradisional) sebagai sumber pangan dan mata pencaharian jangka panjang.

“Masih banyak yang harus kami pelajari dan butuh pula adaptasi untuk kondisi yang sekarang ini,” aku Ninjo. (RN)