Kondisi RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Terus menanjaknya kasus Covid-19 di DKI Jakarta menjadi cermin kegagalan pemimpinnya. Jika daerah lain bisa turun, bahkan pernah nihil, Jakarta justru sebaliknya, angkanya terus melangit.

Keironisan kondisi di Jakarta melahirkan keprihatinan mendalam bagi Damai Nusantaraku (Dantara) relawan Jokowi. Dengan gamblang, Dantara membongkar sejumlah ‘dosa’ Anies yang tidak saja terkesan aneh, tapi juga membuka celah penyebaran korona yang massif di Ibu Kota Negara.

“Sejak awal kemunculan Covid-19, Pemprov DKI terlihat kurang serius. Misal, harusnya Pemprov DKI mempermudah masyarakat untuk mendapatkan masker. Yang terjadi malah sebaliknya, melalui BUMD Pasar Jaya, masker dikomersilkan dan dijual dengan harga tinggi,” kata Dantara dalam rilisnya yang diterima innews, Jumat (11/9/2020) malam.

Selain itu, Pemprov DKI sempat menyediakan wastafel portabel di jalan protokol agar masyarakat dalam mencuci tangan. Namun, tidak dipikirkan pengisian ulang airnya, sehingga terbengkalai.

Dalam soal pembagian sembako, terkesan amburadul. Sebab, banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian, sementara mereka yang tergolong mampu justru malah dapat. Ini akibat data yang kacau dan tidak valid.

Putri Simorangkir Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara) relawan Jokowi

Belum lagi muncul kegaduhan terkait bansos. Tidak kurang tiga Menteri berbeda pendapat dengan Anies Baswedan tentang jumlah orang yang berhak atas bantuan sosial. “Anies mengatakan, sebanyak 1,1 juta warga miskin rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dan akan mendapatkan bansos di masa pandemi. Sementara 2,5 juta sisanya termasuk warga rentan miskin yang kehilangan pendapatan akan menerima bansos dari pemerintah pusat. Namun Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.

Keganjilan lain yakni diizinkannya car free day sehingga membuat kerumunan di berbagai tempat yang berpotensi menularkan penyakit secara lebih cepat. Belum lagi kebijakan penerapan genap-ganjil dan 3 in 1 yang membuat masyarakat menjadi lebih banyak menggunakan jasa angkutan umum secara berdesakan dan mengantri cukup lama. “Ini pun menjadi klaster baru penyebaran Covid-19,” jelas Dantara yang diketuai oleh Putri Simorangkir ini.

Tak kalah anehnya, Anies beberapa kali mengizinkan diadakan kegiatan yang melibatkan ratusan hingga ribuan orang seperti demo dan petisi yang ditujukan ke pemerintah pusat yang sah. “Ini jelas-jelas telah mengganggu fokus dan upaya Pemerintah Pusat dalam menanggulangi Covid-19 dan menjaga keberlangsungan ekonomi,” papar Dantara.

Kebijakan Anies membuat tugu peti mati dinilai sebagai hal yang diluar nalar sehat. Bahkan dengan dana yang lumayan besar. “Dana itu sebaiknya digunakan untuk membantu masyarakat menjadi lebih aman, misalnya, menyediakan dispenser untuk cuci tangan, masker gratis di beberapa tempat umum yang ramai seperti airport, stasiun kereta api, stasiun bis dan angkutan umum, pasar dan lain-lain. Bukannya menyuruh orang tidak bermasker untuk tidur di peti mati. Hal ini sangat memalukan nama baik negara dan bangsa karena menjadi sorotan dan ‘cemoohan’ media masa negara-negara lain,” tukasnya.

Bahkan, kebijakan Anies memberlakukan PSBB Total mendapat sorotan Kadin karena kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah yang dapat mematikan kegiatan usaha dan menekan permintaan masyarakat.

Terkait berbagai hal tersebut Dantara menilai, secara umum Gubernur DKI Jakarta telah gagal melaksanakan tugasnya dalam menekan kasus Covid-19 di wilayahnya yang bahkan cenderung naik.

“Anies juga telah gagal membantu Pemerintah Pusat untuk menekan tingkat penyebaran pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat Jakarta untuk mengurangi kesulitan ekonomi karena upaya-upaya yang dilakukan tidak fokus, tidak tepat sasaran, tidak berkesinambungan,” ungkap Dantara.

Selain itu, Anies tidak mampu memberi ketenangan dan memastikan kesehatan warga di Jakarta.

“Dantara sebagai bagian dari masyarakat dan mitra pemerintah mendukung penuh segala upaya berbagai pihak seperti DPRD, parpol, ormas, dan segenap masyarakat untuk meminta pertanggunganjawaban Anies Baswedan dan memprosesnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (RN)