GAMKI: Pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri Oleh DPR RI Tidak Perlu

Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat

Jakarta, innews.co.id – Rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri pada Pemilu 2024, dinilai tidak perlu. Pasalnya, TNI-Polri telah memiliki mekanisme untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Sahat mencontohkan, di Polri sudah ada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri), yang bertugas menindak pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Polri. Demikian juga dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri juga sudah diatur netralitas Polri dalam berpolitik.

Selain itu, lanjutnya, juga ada arahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo agar Polri menjaga kondusifitas kamtibmas, mulai dari menjelang Pemilu sampai selesainya pelaksanaan Pemilu, 14 Februari 2024.

“Sederhananya, kalau memang ada bukti ketidaknetralan langsung saja lapor ke Propam. Dengan keterbukaan informasi saat ini, viralkan saja. Ada pengawasan langsung oleh publik. Jadi, jangan ada tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, yang kemudian menjadi isu-isu yang tidak enak ditengah masyarakat. Padahal masih dugaan atau tidak ada buktinya,” cetunya.

Lebih jauh pria lulusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengingatkan semua pihak untuk tidak begitu saja membuat pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat dan menjatuhkan independensi atau marwah dari institusi TNI-Polri.

“Publik juga harus bertanggungjawab dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat, terutama di media sosial (medsos), agar tidak menjadi informasi bohong (hoaks), ataupun pencemaran nama baik,” ujarnya.

Dia menambahkan, kalau ada mendengar informasi pelanggaran atau ketidaknetralan, dipastikan dulu. Dicek infonya benar atau tidak. Apakah ada buktinya? Jangan-jangan hanya rumor, masih ‘katanya-katanya’ saja,” ungkap Sahat.

Menurutnya, semua perangkat yang berkaitan dengan Pemilu, baik KPU, Bawaslu, Polri, TNI, maupun pemerintah pusat dan daerah, semuanya itu sudah memiliki aturan main dan sudah ada fungsi pengawasannya masing-masing.

“Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran Pemilu, bisa melaporkannya pada berbagai pihak yang menanganinya. Misal, jika pelanggaran kaitannya dengan Polri, maka laporan dapat disampaikan ke Propam. Kemudian untuk anggota KPU dan Bawaslu yang tidak netral bisa melapor ke DKPP, dan sebagainya,” terangnya.

Terpenting, lanjut Sahat, masyarakat mengetahui cara yang harus ditempuh untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Lembaga-lembaga terkait, misalnya Polri, KPU, Bawaslu, dan lainnya diharapkan bisa menginformasikan mekanismenya kepada masyarakat.

“Menjaga netralitas memang menjadi tugas pokok para perangkat pelaksana Pemilu, antara lain KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan lainnya, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu yang kian dekat waktunya. Untuk itu diharapkan juga partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat mengawasi perjalanan Pemilu, sehingga berjalan dengan damai dan bermartabat,” pungkasnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan