Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat (kanan)

Jakarta, innews.co.id – Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah selama dipakai sebagai alat kelompok intoleran untuk melarang pembangunan rumah ibadah di berbagai daerah. Untuk itu, peraturan tersebut harus direvisi.

Penegasan ini disampaikan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), seperti disampaikan Sahat Martin Philip Sinurat Sekretaris Umum DPP GAMKI, di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Menurut Sahat, Pemerintah melalui Menkopolhukam, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri harus segera mengundang lembaga-lembaga keagamaan untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan tentang rumah ibadah ini.

“Dengan direvisi kedepannya setiap pemeluk agama dari latar belakang agama manapun dapat beribadah dengan bebas tanpa mendapat gangguan dan intimidasi dari kelompok-kelompok intoleran,” ujar Sahat.

Dikatakannya, beberapa minggu terakhir, GAMKI banyak dihubungi gereja-gereja dari berbagai daerah yang mengeluhkan sulitnya membangun rumah ibadah ataupun beribadah di rumah ibadah karena mendapatkan penolakan dari ormas-ormas intoleran. PBM menjadi salah satu penyebabnya.

“Kami saat ini masih menelusuri laporan-laporan ini dan jika sudah mendapat informasi yang lebih lengkap dan sesuai fakta akan mengungkapkannya ke publik,” tandas Sahat.

Tidak itu saja, GAMKI juga mendukung penuh kepolisian untuk menindak tegas para provokator dan pelaku intoleran. Penindakan terhadap provokator dan pelaku intoleran akan menunjukkan bahwa negara bersikap adil, berdiri di atas semua golongan, serta melindungi hak beribadah setiap rakyat Indonesia. (IN)