Jakarta, innews.co.id – Pemilu 2024 sudah di depan mata. Upaya sosialisasi gencar dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya oleh Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilu Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (LAPP GAMKI), melalui Diskusi Publik Sesi II bertema ‘Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024 Yang Bersih Dan Berkualitas’, yang diadakan secara hybrid, Selasa, 11 Juli 2023.
“GAMKI memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mensosialisasikan Pemilu 2024, terkhusus kepada kaum milenial dan warga Kristen,” kata Sahat M.P. Sinurat, Ketua Umum DPP GAMKI, dalam sambutannya di Sekretariat DPP API (Gedung GGP Ecclesia Christi), Kramat, Jakarta Pusat, (11/7/2023).
Sahat menegaskan, sebagai pemilih percaya menggunakan hak pilihnya bila figur-figur sebagai pelaksanannya terpercaya. Untuk itu, penyelenggara Pemilu 2024 harus memiliki track records yang baik dan terpercaya serta mengutamakan prinsip-prinsip sistematisasi.
Dijelaskan, GAMKI membentuk Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilu (LAPP) sehingga bisa terlibat aktif sebagai mitra KPU sampai ke tingkat pemantauan dan pengawasan partisipatif. “LAPP juga dapat memberikan edukasi kepada warga gereja pemula. Di 2024, ada 244 cabang GAMKI di seluruh Indonesia siap menjadi mitra KPU, guna memberikan edukasi kepada pemilih di antaranya, kelompok disabilitas dan perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, Pdt. Brigjen (Purn) Harsanto Adi, Ketua Umum DPP API, memberi apresiasi akan keaktifan GAMKI dalam memberi sosialisasi kepada warga gereja, khususnya kelompok milenial.
Tampil sebagai pembicara Muhammad Fadil Tenaga Ahli KPU yang mewakili Mochammad Afifudin Anggota KPU RI, Engelbert Johannes Rohi (Penggiat Pemilu dan Demokrasi), Rafih Sri Wulandari (Akademisi & Praktisi Kepemiluan).
Dalam paparannya Muhammad Fadil menyambut baik keinginan LAPP GAMKI terlibat dalam sosialisasi Pemilu 2024. “Kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri, butuh perpanjangan tangan untuk bisa benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itulah, keberadaan LAPP GAMKI sangat baik dan membantu,” imbuh Fadil.
Diakuinya, pengalaman Pemilu 2019 menjadi pelajaran berharga untuk bagaimana tidak terulang lagi di 2024. “Saat ini kita melakukan pemantauan agar Pemilu tidak menjadi terpolarisasi dan masyarakat tidak dengan mudah terprovokasi dan termakan hoak,” tukasnya.
Dia juga mengingatkan agar sarana peribadahan tidak digunakan untuk kepentingan politik oleh oknum-oknum tertentu. “Pengurus gereja harus tegas menolak bila ada keinginan pihak-pihak berkampanye di rumah ibadah,” tegasnya.
Sementara itu, Rafih menekankan pentingnya penyelenggara Pemilu netral, tidak berpihak, baik kepada parpol tertentu ataupun caleg dan pasangan Capres-Cawapres tertentu.
“Netralitas penyelenggara Pemilu perlu dijaga dan dikontrol juga oleh masyarakat,” pintanya.
Di sisi lain, Engelbert Johannes Rohi yang akrab disapa Jojo ini mengatakan, Indonesia termasuk paling jago dalan penyelenggaraan pemilu prosedural. Namun, dirinya menyoroti banyaknya keberadaan lembaga Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.
“Kalau dibilang lembaga penyelenggara Pemilu independen banget, tentu tidak. Pasalnya, kinerja KPU dikontrol oleh Komisi II DPR RI. Hanya saja mungkin independen untuk mengambil keputusan-keputusan,” tandasnya. (RN)
Be the first to comment