Polisi sampai harus berjaga-jaga di ruang pemilihan pada Kongres IPPAT di Makassar

Jakarta, innews.co.id – Niat tulus banyak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk datang ke Makassar dalam rangka mengikuti Kongres IPPAT ke-7 seperti ternodai oleh proses pemilihan Ketua Umum IPPAT periode 2018-2021 yang mereka nilai terburuk sepanjang sejarah IPPAT.

Ada banyak temuan-temuan yang menguatkan dugaan bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pemilihan tersebut. Tak heran, tiga dari empat calon ketua umum merasa geram, sampai mereka melayangkan surat resmi ke berbagai pihak, meminta IPPAT dibekukan.

Sikap ketiga caketum ini bukan tanpa alasan. Ditemukan fakta-fakta di lapangan yang dirasa ganjil. Seperti disampaikan Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., “Tidak mirip pemilihan, tapi lebih cocok pembagian sembako. Kami juga menemukan beberapa PPAT datang dari luar sudah membawa kertas suara. Padahal, kami semua antri ke dalam untuk mendapatkan kertas suara dari panitia pemilihan”.

PPAT yang terbujur sakit karena kelelahan

Anehnya lagi, kata Hapendi, kertas suara sepertinya bebas dibagikan dari satu tangan ke tangan lainnya. Bahkan, ada kertas suara yang diberikan sudah dicoblos dan memilih salah satu calon ketum.

Proses pemilihan juga molor dari jadwal awal hingga selesai sampai Pukul 02.00 WITA dinihari. Sehingga banyak PPAT—utamanya yang sudah sepuh—tidak bisa ikut memberikan suara. Juga banyak peserta yang sakit di lokasi pemilihan.

Yang lebih aneh lagi, dalam proses pemilihan, tiap peserta yang punya hak pilih diberikan dua kertas suara, yakni untuk memilih Anggota Majelis Kehormatan Pusat (MKP) IPPAT dan Ketua Umum PP IPPAT.

Ada 4 calon formatur Ketua Umum PP IPPAT yakni, Firdhonal, SH., Otty H.C. Ubayani, SH., SpN., MH., Julius Purnawan, SH., MH., dan Dr. Hapendi Harahap, SH., MH. Sementara untuk calon Anggota MKP Pusat IPPAT ada 9 nama yakni: Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., Arry Supratno, SH., MH., Winarto Wiryomartani, SH., M.Hum., Badar Barabar, SH., MH., Dr. Pieter Latumeten, SH., MH., Sri Rachma Candrawati, SH., MJ Widijatmoko, SH., SpN., Dr. Udin Nasrudin, SH., M.Hum., dan Dr. Syafran Sofyan, SH., SpN., M.Hum.

Selisih besar

Setelah dihitung total jumlah kertas suara untuk pemilihan formatur (Ketua Umum) PP IPPAT sebanyak 4.212 buah, sedang kertas suara untuk MKP IPPAT sebanyak 3.892 buah. Dengan kata lain ada selisih 320 suara.

“Bagaimana mungkin bisa selisih begitu banyak. Kalau maksimal 10 suara mungkin masih masuk akal. Tapi kalau sampai 320 itu sudah tidak wajar,” ujar Hapendi. Hal senada diaminkan Otty Ubayani. Menurut Otty, “Kalau ada yang menemukan peserta membawa kertas suara double atau sudah bawa kertas suara dari luar ya itu yang membuat selisih suara antara formatur Ketum dengan MKP”.

Suasana pemilihan begitu tegang melihat banyaknya aparat kepolisian dalam ruangan

Ditambahkannya, idealnya jumlah kertas suara antara formatur dengan MKP sama. Ketiga caketum sudah memprotes keras adanya perbedaan mencolok tersebut, bahkan mereka tidak mau menandatangani berita acara perhitungan suara.

Namun, protes mereka seperti angin lalu karena tim formatur tetap bersikukuh melantik Julius Purnawan SH., MH., sebagai Ketum PP IPPAT periode 2018-2021. Aksi protes keras nampak jelas dari video yang diputar ulang oleh Hapendi Harahap. Otty pun menyatakan pihaknya tidak menandatangani berita acara hasil perhitungan suara. “Tidak, saya dan tim tidak menandatangani. Jelas-jelas sudah curang,” tandasnya.

Pelanggaran sistemik

Dalam kronologis yang diterima disebutkan telah terjadi pelanggaran terhadap AD/ART secara sistemik dan terstruktur yakni, ada PPAT sebagai anggota biasa yang sejatinya memiliki satu hak suara, mendaftar dengan nama yang sama, foto yang berbeda, account email yang berbeda, sehingga terdaftar sebagai dua nama dan menggunakan dua kertas suara.

Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., proses pemilihan tak ubahnya pembagian sembako

Juga kabarnya banyak kertas suara yang telah dicoblos salah satu calom Ketum PP IPPAT yang diberikan kepada peserta kongres. Kertas suara beredar bebas oleh karena tempat pemberian kertas suara dan kotak suara memiliki tepat yang berbeda dan jaraknya berjauhan. Jumlah peserta kongres sejak awal sampai saat pemilihan berubah-ubah. Tidak ada perbedaan antara kertas suara pemilihan Ketum dengan MKP, sehingga terjadi kekeliruan memasukkan kertas suara yang berakibat 79 kertas suara batal.

Hal lainnya adalah Presidium tidak pernah melantik anggota MKP PP IPPAT terpilih. Ini berakibat anggota MKP PP IPPAT tidak dapat menjalankan tugas karena dianggap tidak ada. Padahal, Ketum dan anggota MKP harusnya dilantik oleh Presidium dalam kongres. Selain itu, pimpinan Presidium secara sepihak mengesahan pertanggungjawaban MKP, padahal Winarto Wiryomartani yang membuat laporan tidak ada dalam kongres.

Jika dijumlah suara ketiga caketum, di luar Julius Purnawan sebanyak 2.924 suara atau 70,75 persen. Julius sendiri yang meraih 1.209 suara atau 29,25 persen. Dengan kata lain, suara terbanyak menolak hasil pemilihan. Hal itu dipastikan lebih dari 50 persen tidak mendukung ketum terpilih serta pengurus pusat yang terbentuk.

Otty H.C. Ubayani, SH., SpN., MH., mengaku sangat kecewa dengan proses pemilihan

Ketika coba dikonfirmasi mengenai perbedaan kertas suara, lewat pesan singkatnya, Julius Purnawan mengatakan, “Saya tidak temui hal demikian”. Demikian juga ketika dihubungi Dr Khant Safikni SH., SpN., MH., Ketua Presidium mengatakan, “Bilamana presidium melantik caketum terpilih berarti sudah clear segala sesuatunya, Andaipun ada keberatan-keberatan pihak lain, dapat diajukan pada saat sebelum pelantikan dilakukan. Hasil rekapitulasi penghitungan suara caketum disaksikan oleh masing-masing saksi caketum, tim pemilih, SC, dan presidium dan tidak ada keberatan pada saat itu”.

Meski begitu Khant mengaku dirinya tidak memimpin sidang saat pelantikan, tapi dilakukan unsur presidium lain yakni Gatot, Ellies, dan Abdul Muis. Saat coba dikejar Ellis unsur Presidium lain mengatakan, presidium hanya memimpin sidang, tapi soal pemilihan adalah tugas panitia tim pemilih. “Pelantikan sudah melalui proses sidang terlebih dahulu yang didasarkan pada hasil perhitungan perolehan suara dari yang diumumkan tim pemilih,” jelas Ellis.

Sementara Gatot, unsur pimpinan Presidium mengatakan, tidak benar ada selisih suara sampai 320. Dirinya juga mengaku tidak tahu persis bila ada PPAT yang memiliki suara ganda. Demikian juga saat hasil perhitungan dibacakan tidak ada keberatan dari semua pihak.

PP, SC, OC IPPAT

Trisnawati Nadir SH., Ketua OC, saat dihubungi menyatakan, surat suara dari mulai desain hingga percetakan ditangani oleh SC dan PP IPPAT. Tim pemilihan Panitia OC hanya diberi tanggung jawab menyiapkan bilik suara dan kotak suara.

Bicara soal jumlah peserta yang hadir, Trisnawati mengatakan, dari data IT yang bekerja dibawah kendali SC dan PP yang mendaftar online sebanyak 4.717 PPAT, sementara yang terverifikasi dan upload bukti bayar sebanyak 4.518 orang. “Tanggung jawab pelaksanaan pemilihan berada di tangan SC dan PP. OC dalam hal ini hanya membantu saja,” jelasnya.

Banyak PPAT yang sakit dan harus digotong keluar dari antrian saat proses pemilihan

Trisnawati juga menambahkan, sejak awal kepanitiaan di SK-kan oleh Ketum IPPAT (Dr. Syafran Sofyan) sudah menimbulkan banyak polemik, hingga beberapa hal tidak lazim terjadi dalam kepanitiaan karena SC yang mestinya berfungsi sebagai tim pengarah yang mendampingi kerja panitia OC, dibuat seperti tim bayangan yang berperan seperti Panitia OC. “Demikian juga ada event organizer (EO) yang memback-up panitia SC atas kemauan Ketum, sehingga OC tidak bisa bekerja maksimal karena tugas kami sebagian besar diambilalih oleh SC, EO, dan PP.

Disampaikan pula bahwa hingga kini, kotak suara berada di Sekretariat OC hingga kini sejak dipindah dari hotel pada 29 Juli.

Ada calo suara?

Di sisi lain, Otty menambahkan, dirinya sempat didatangi oknum PPAT yang menawarkan untuk memenangkan dirinya dengan memberikan lebih kurang 500 suara dengan imbalan uang yang nilainya milyaran rupiah.

Hal senada juga dialami Hapendi. “Ya, ada yang datang ke saya bilang mau kasih suara sebanyak 500. Tapi saya diminta siapkan uang per kepala Rp5 juta. Katanya untuk ganti transport dan akomodasi saja. Jadi total Rp2,5 milyar,” urainya seraya mengatakan, tapi selanjutnya harganya turun Rp3 juta per suara.

“Tadinya saya sudah mau pancing dengan bilang oke, ternyata tidak terbukti orang itu bisa bawa orang-orang yang bakal memberikan suara pada saya. Akhirnya saya batalkan. Tapi kabarnya ada yang membeli Rp800 juta untuk 500 suara. Saya tidak tahu siapa,” urinya.

Ketika coba dikonfirmasi mengenai hal tersebut Dr. Syafran Sofyan mengatakan, tidak tahu tentang hal itu. “Kalau memang benar, laporkan saja ke pihak berwajib,” tegas Syafran.

Dr. Syafran Sofyan Mantan Ketua Umum PP IPPAT

Saat ditanya soal isu ada peserta kongres yang mentransfer uang ke dirinya, Syafran mengaku tidak ada. “Tidak satupun saya terima uang, baik dari peserta, maupun caketum atau siapapun. Kalau ada tunjukkan dan buktikan saja,” tantangnya.

Mengenai pelantikan ditengah protes dari tim tiga caketum lain, Syafran mengatakan, dilantik atau tidaknya tergantung dari peserta kongres. “Tapi kalau sudah disahkan oleh presidium, maka ketua terpilih wajib dilantik,” tandasnya.

Disinggung soal keinginan PPAT untuk menggugat dan meminta Kongres Luar Biasa (KLB), Syafran kembali mengatakan, “Kalau ada bukti kecurangan silahkan saja lapor ke polisi atau gugat ke pengadilan dengan menunjukkan bukti-bukti kecurangan”.

Syafran menjamin panitia bersikap netral, tidak berpihak, apalagi melakukan kecurangan. Kendali jalannya kongres sejak laporan pertannggungjawaban diterima tanpa catatan dipegang oleh presidium.

Syafran juga mengingatkan agar semua pihak patuh pada AD/ART dan tidak berpendapat sendiri-sendiri, apalagi di medsos. Soal kemungkinan KLB, Syafran mengatakan, semuanya terbuka, sepanjang sesuai AD/ART. “Marilah kita selalu menjaga marwah organisasi, nama baik, dan nama besar IPPAT,” serunya.

Sementara itu, baik Otty maupun Hapendi sepakat bukan persoalan siapa yang terpilih, tapi mekanisme pemilihan yang dinilai sangat buruk dan kotor.

Di sisi lain Dr. Pieter Latumenten, SH., MH., disinggung soal belum dilantiknya MKP menegaskan, MKP tidak bisa bekerja. Demikian juga MKP daerah juga tidak bisa terbentuk. “Kalau mau lantik MKP harus melalui kongres atau KLB,” tukasnya.

Kabarnya, pihak-pihak yang kecewa dengan hasil kongres akan melayangkan gugatan. Kita tunggu saja langkah selanjutnya. (RN)