Logo Ardindo

Jakarta, innews.co.id – Santer kabarnya terjadi dualisme di tubuh Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (Ardindo) Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini dibantah oleh Jufri Hadrianto Bendahara Produk Musda dan anggota Formatur Musda Ardindo. “Sebenarnya tidak ada dualisme kepengurusan Ardindo DKI Jakarta. Yang ada adalah kesalahan mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) sepeninggalnya Ketua Umumnya Leo Silalahi (almarhum) yang merupakan produk musda masa bakti 2018-2019,” kata Jufri Hadrianto saat dihubungi innews, Kamis (22/10/2020).

Dijelaskan, sepeninggalan Leo, pengurus melakukan rapat pleno dan menetapkan Wakil Ketum Erzul Yaunir sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dibarengi dengan 2 opsi. Pertama, agar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bambang Soesatyo dapat mengeluarkan Surat Keputusan bagi Plt. Kedua, Plt bekerja sampai dengan diadakannya Musyawah Daerah (Musda) dipercepat.

Seiring waktu, Plt Erzul Yaunir beserta beberapa Badan Pengurus Harian (BPH) menyurati DPP terkait peninjauan kembali SK PAW yang diterbitkan DPP. Namun tidak ada tanggapan dari DPP hingga kini. “Mungkin juga DPP tidak mengetahui bahwa setelah menerbitkan SK PAW dengan mengganti Sekretaris dan Bendahara produk musda/hasil kerja formatur, terjadilah gejolak sesama pengurus produk Musda. Dan juga ada pengurus BPH, dimana nama Wakil Ketua tidak tercantum lagi,” urai Jufri.

Menurutnya, bisa jadi DPP tidak tahu apa yang terjadi di kepengurusan Ardindo DKI setelah DPP mengeluarkan SK DPW.

Jufri menambahkan, problem di Ardindo DKI tidak berpengaruh signifikan terhadap para anggota. “Pelayanan anggota tetap berjalan seperti biasa,” tukasnya.

Ketika ditanya adanya somasi Ardindo DKI kepada Kadin DKI Jakarta, menurut Jufri, sah-sah saja sebagai anggota luar biasa Kadin DKI. Meski begitu, Jufri menyayangkan somasi tersebut. “Sangat disayangkan Ardindo DKI melakukan itu karena persoalan internal belum selesai, malah membuat persoalan di eksternal kepada pembina/induknya yaitu, Kadin DKI,” tandasnya.

Dipertanyakan, apakah para aktor dibalik ini semua secara sengaja memaksakan mengangkat Ketua PAW dengan menerapkan manajemen konflik. “Semua ini ibaratnya hukum karma atau menyayat luka luka lama diatas luka baru,” tegasnya.

Diyakini jalan damai pasti ada. Namun, kata damai itu ada bila mekanisme organisasi dijalankan sesuai AD/ART. “Kami yakin pengurus DPP Ardindo sudah paham akan hal itu. Jadi, bukan karena kolusi dan nepotisme ataupun adanya pemaksaan kehendak oleh oknum di DPP Ardindo,” serunya.

Saat ini, anggota Ardindo DKI ditaksir mencapai seribuan lebih. Akan tetapi, yang aktif bisa dilihat dalam pembuatan Sertifikat Kompetensi/ Sertifikat/Badan Usaha yang ada pada Badan Sertifikasi Kadin (BSK) DKI sekitar lebih dari 600-an perusahaan, khususnya anggota yang terkait dengan bidang dan sub-bidang Ardindo. (RN)