Pengurus Aspataki bersama pejabat BP2MI pada acara Konsultasi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/11/2020)

Jakarta, innews.co.id – Banyak pemerintah daerah belum siap melakukan pelatihan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Padahal, sesuai UU No. 18 Tahun 2017, pelatihan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hal ini disampaikan Saiful Mashud Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) dalam pembukaan Rapat Konsultasi Nasional Aspataki sekaligus pemberian penghargaan ‘Aspataki Award’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Benny Rhamdani Kepala BP2MI memukul gong untuk membuka Konsultasi Nasional Aspataki, di Jakarta, Rabu (25/11/2020)

“Sesuai Pasal 39, 40, dan 41 UU No. 18 Tahun 2017, pelatihan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, mulai 15 Januari 2021, kita sudah melakukan penempatan PMI dengan menggunakan skema pembebasan bea penempatan,” jelas Saiful kepada innews di tempat acara.

Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu realisasi pelatihan dari pemerintah. “Apakah pemerintah akan memghentikan PMI atau mencarikan solusi agar pada 15 Januari 2021 nanti bisa terlaksana,” kata Saiful lagi.

Saiful Mashud Ketua Umum ASPATAKI memberikan sambutan

Sementara itu Benny Rhamdani Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam sambutannya saat membuka Konsultasi Nasional Aspataki mengatakan, pihaknya mengapresiasi masukan-masukan dari para asosiasi dan terkait pelatihan, kiranya bisa dicarikan solusi terbaik.

Dirinya juga menyerukan kepada seluruh perusahaan penempatan PMI agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, dimana tiap PMI wajib menjalani tes PCR sebelum diberangkatkan ke negara penempatan. “Jangan sampai kasus 27 PMI di Taiwan yang diduga positif Covid-19, terulang kembali. BP2MI mewajibkan seluruh perusahaan melakukan tes PCR terhadap para calon PMI yang mau ditempatkan,” ujarnya.

Suasana diskusi pada Konsultasi Nasional Aspataki

Menanggapi hal tersebut, Saiful mengatakan, sejak awal merebaknya pandemi Covid-19, Aspataki sudah mengeluarkan seruan kepada para anggota agar melakukan serangkaian tes dan memastikan PMI yang dikirim benar-benar sehat.

Sementara itu, Puji Astuti Ketua Panitia Konsultasi Nasional Aspataki menjelaskan, acara ini merupakan amanat AD/ART Aspataki yang dilakukan secara rutin. Demikian juga sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai punya kepedulian terhadap PMI diberikan setiap dua tahun sekali. Untuk tahun ini akan diberikan 19 penghargaan.

Puji Astuti Ketua Panitia Konsultasi Nasional dan Penaugerahan Award ASPATAKI memberikan laporannya

“Harapannya, melalui konsultasi dan pemberian penghargaan ini bisa lebih memotivasi anggota Aspataki untuk terus membenahi tata kelola penempatan PMI,” pungkas Puji. (RN)