Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat, menggelar webinar internasional di Jakarta, Sabtu (30/10/2021). Acara bertajuk "International Webinar on An International Comparison of Bar Entry Requirements and Conflicts Handling within Three Jurisdictions: California (USA), Australia and the Netherlands" ini menghadirkan tiga pembicara internasional di antaranya, Darrell Johnson, Senior Foreign of Counsel, SSEK Legal Consultants, Hilton King, Foreign Legal Consultant, Makarim and Taira S. Law Firm dan Theodoor Bakker, Senior Foreign of Counsel, ABNR. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan tampil sebagai pembicara kunci pada acara tersebut

Jakarta, innews.co.id – Diyakini single bar menjadi kata kunci dalam memperkuat kualitas advokat di Indonesia. Muaranya, para pencari keadilan akan merasa aman dan teranyomi. Namun, faktanya tidak demikian. Meski UU Advokat mengamanatkan singel bar, namun hingga kini tercatat ada 40 organisasi advokat di Tanah Air.

Guna membedah lebih jauh pentingnya single baru, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat, menggelar webinar internasional di Jakarta, Sabtu (30/10/2021). Acara bertajuk “International Webinar on An International Comparison of Bar Entry Requirements and Conflicts Handling within Three Jurisdictions: California (USA), Australia and the Netherlands” ini menghadirkan tiga pembicara internasional di antaranya, Darrell Johnson, Senior Foreign of Counsel, SSEK Legal Consultants, Hilton King, Foreign Legal Consultant, Makarim and Taira S. Law Firm dan Theodoor Bakker, Senior Foreign of Counsel, ABNR. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan tampil sebagai pembicara kunci pada acara tersebut.

“Kegiatan ini, merupakan komitmen Peradi Jakarta Barat sebagai bagian dari DPN Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan,” jelas Ketua DPC Peradi Jakarta Barat, Suhendra Asido Hutabarat, dalam keterangan resminya, Sabtu (30/10/2021).

Dia mengatakan, acara ini juga berguna agar para advokat bisa meningkatkan kualitas diri yang memang sejalan dengan komitmen Otto bersama Peradi. “(Peradi) Sebagai organisasi yang lahir dari UU Advokat berkomitmen untuk menjalankan amanah regulasi tersebut untuk terus meningkatkan kualitas profesi advokat, serta memberikan sumbangan ilmu bagi para stakeholders, profesi hukum, dan masyarakat,” ujar Asido.

Dikatakannya, webinar ini sangat penting karena memberikan informasi perbandingan advokat Indonesia dengan Belanda, AS, dan Australia. Ini demi kemajuan advokat Indonesia, yang perannya dipandang turut mempengaruhi pembangunan bangsa, terutama kemajuan dari sisi pengembangan hukum.

Asido menguraikan, memiliki beberapa organisasi advokat dengan standar dan aturan yang berbeda-beda, tidak hanya akan mengalihkan profesi dari tugas utamanya kepada kliennya, termasuk publik, tetapi dapat membawa kebingungan dan konflik. “Oleh karena itu, pentingnya advokat bernaung di bawah satu wadah tunggal, sehingga ada persatuan dan fokus memberikan layanan prima bagi para pencari keadilan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Otto Hasibuan menjelaskan, keberadaan organisasi advokat dengan berbagai persoalannya sangat penting di Indonesia. Sebab selain tak lagi single bar, sesuai undang-undang, organisasi memiliki peran penting dalam naik-turunnya kualitas advokat. “Jadi topik ini memang di Indonesia, sangat krusial, sangat hangat dibicarakan di Indonesia sekarang ini. Walaupun sebenarnya ini sudah lama di setiap negara. Tapi di Indonesia menjadi pembicaraan hangat sekarang ini, karena akan berkaitan apakah kita akan masih bisa single bar atau multibar,” ujar Otto.

Dia menambahkan, ini masalah yang besar, salah satu penyebab turunnya kualitas advokat Indonesia. Menurut Otto, akibat dari tak berjalannya perintah UU Advokat bahwa organisasi advokat harus single bar, yang dalam hal ini diwujudkan melalui kehadiran Peradi, mutu pengacara Indonesia menjadi turun. Sebab, pasca berlakunya multibar, kini banyak organisasi advokat di luar Peradi dan yang diperintahkan, memiliki kewenangan ‘melahirkan’ dan mengawasi advokat, tanpa standar yang jelas dan tepat.

“Jadi banyak sekarang organisasi advokat berdiri bukan untuk coba berhimpun, untung mengelola suara organisasi demi kepentingan advokatnya. Tapi dengan satu, dua, tiga orang mendirikan organisasi advokat, dengan label organisasi advokat mereka bisa cari-cari calon advokat untuk itu didaftarkan, di sumpah tanpa ujian, atau ujian yang asal-asalan, dan akhirnya pengadilan tinggi menyumpahnya,” jelas Otto.

Dia melanjutkan, hal tersebut yang membuat persoalan advokat di Indonesia menjadi krusial. Karena mutu advokat menjadi rendah.

Sementara itu, Darrell Johnson menerangkan, single bar juga diberlakukan di negara bagian California. Organisasi ini bernama The State Bar of California. “Organisasi tunggal advokat ini dibentuk merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung negara bagian California dan memiliki beberapa tugas, termasuk mengawasi profesi hukum dan untuk melindungi kepentingan publik, dengan mengatur penerbitan izin praktik hukum dan mengatur profesi pengacara,” urainya.

Hal serupa juga berlaku di Belanda. Di sana, organisasi advokat menggunakan sistem single bar, yang direpresentasikan oleh berdirinya Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). “Di Belanda ada organisasi advokat pusat dan juga organisasi advokat daerah atau organisasi advokat lokal. Organisasi advokat Belanda adalah organisasi profesional advokat, tunggal dari semua advokat di Belanda,” papar Theodoor. NOVA sendiri didirikan berdasarkan Act on advocates, yang berlaku efektif sejak 1952, dan mengatur NOVA dan organisasi advokat lokal. Act on advocates ini menjaga karakter tunggal dan kesatuan dari seluruh organisasi advokat Belanda dan bersifat waktu itu,” imbuhnya.

Sementara di Australia, para advokat memiliki organisasi bernama Australian Bar Association (ABA). Organisasi ini juga bersifat tunggal, sebagai wadah advokat jenis barrister atau advokat yang berpraktik di pengadilan. “Organisasi tunggal advokat yang dibentuk dalam ini adalah untuk barister,” tukas Hilton King. (RN)