Gerakan Nurani Bangsa Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Tak Miliki Legitimasi Kuat

Konferensi Pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Graha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024)

Jakarta, innews.co.id – Para tokoh bangsa yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengaku khawatir melihat dinamika politik akhir-akhir ini, di mana kian deras suara-suara masyarakat kian nyaring terkait etika dan moral.

Hal ini disebabkan dugaan pelanggaran yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan putra mahkota sebagai satu kontestan Pemilu 2024. Juga pernyataan Presiden Jokowi yang mengesampingkan netralitas pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) dan menghalalkan keberpihakan, khususnya pada Pilpres tahun ini.

“Saat ini, sepertinya ada ‘arus balik’ yang mau mengorbankan spirit reformasi yang telah banyak jatuh korban. Juga ada pressure terhadap masyarakat. Padahal itu sangat tidak diperkenankan,” kata Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pada Konferensi Pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB), di Graha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid menegaskan, sekarang kerisauan masyarakat terkait Pemilu 2024, terutama terkait etika dan moral kian kencang. “GNB mengajak seluruh rakyat untuk merawat nurani bangsa dan berkomitmen memikirkan kepentingan bangsa, bukan hanya memikirkan kelompok dan golongan sendiri,” tukas Sinta Nuriyah.

Di sisi lain, Romo Magnis Suseno mengaku, dirinya dalam satu tahun terakhir memiliki perasaan yang tidak enak. Pasalnya, Presiden adalah milik semua kelompok masyarakat, sehingga perlu dipertanyakan bila ada keberpihakan.

“Karpet merah kepada anak Presiden patut diduga sebagai bentuk pelanggaran etika yang keras. Bahkan, ketika para sivitas akademika bersuara pun, pemerintah bak anjing menggonggong khafilah berlalu,” tukasnya.

Dia mengingatkan, bahwa etika lah yang membedakan manusia dengan binatang, juga dengan etika membedakan adil dan tidak adil. Apakah layak terkait etika, ada Capres yang malah mengatakan, ‘Endasmu’?

“Apa kita mau menyerahkan negara kepada pihak yang akan membuang etika ke tempat sampah? Ini amat memprihatinkan,” tukas Romo Magnis.

Lukman Hakim Syaifuddin mengaku GNB mengingatkan bahwa saat ini ada potensi ancaman merusak demokrasi. “Karena itulah, GNB bersuara, untuk menyelamatkan bangsa ini karena gerakan itu nampaknya kian massif,” tegasnya.

Pernyataan sikap

Terkait Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, GNB merilis pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Berangkat dari pandangan bahwa Pemilu 2024 adalah satu tahapan saja dalam perjalanan panjang bangsa, sebagai mekanisme demokratis untuk pergantian kepemimpinan nasional, GNB mengajak seluruh elemen bangsa untuk meletakkan Pemilu 2024 dalam kerangka jangka panjang. Dibutuhkan legalitas dan legitimasi yang kuat agar pemimpin nasional terpilih dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

  2. Proses penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi kepedulian semua elemen bangsa yang ditemui GNB. Agar Pemilu 2024 mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat, penyelenggaraan Pemilu harus dipastikan bersih, jujur, adil dan bermartabat. Namun sayangnya, berbagai persoalan mendasar telah mewarnai dan menjadi sorotan publik, mulai dari persoalan etika moral hingga teknis penyelenggaraan Pemilu 2024.

  3. Persoalan etika moral menjadi sorotan utama publik karena berkaitan dengan fundamental hidup berbangsa dan bernegara, utamanya dalam kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan KPU. Diskursus publik ini telah mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

  4. Persoalan etika moral yang juga menjadi kegelisahan masyarakat adalah tindakan dan pernyataan Presiden terkait Pemilu 2024. Pernyataan Presiden tentang keterlibatannya dalam Pemilu 2024 dan berkampanye bahkan telah memicu gelombang kritik dari para guru besar dan sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi. Patut dicatat, dalam perjalanan sejarah bangsa, sivitas akademika selalu menjadi tulang punggung perubahan sosial politik Indonesia.

  5. Indikasi pelanggaran kampanye Pemilu 2024 dalam berbagai bentuk bermunculan di media massa dan media sosial. Sebagian besar kasus tersebut hanya menjadi informasi simpang-siur tanpa penyelesaian kasus yang jelas. Beberapa kasus diselesaikan dengan kesimpulan yang kurang bisa diterima publik, karena regulasi yang tidak memadai. Misalnya pada kasus seseorang yang ‘ditokohkan’ sebagai penyiar agama pendukung pasangan calon yang membagikan uang dalam acara pengajian. Juga beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran etika para pejabat penyelenggara negara mengenai pembagian bansos.

  6. Dengan melihat berbagai kondisi yang ada, komitmen dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu menjadi kunci penting penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bermartabat. Pelanggaran etika yang telah diputuskan oleh DKPP terhadap KPU haruslah menjadi polemik terakhir. Sebagai lembaga independen, KPU wajib menjalankan amanah konstitusi dengan memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung transparan, bersih, jujur, dan adil. Di sisi lain, Bawaslu sebagai pengemban mandat pengawasan Pemilu juga wajib menjalankan tugas pengawasan secara sungguh-sungguh, kuat dan independen. Harapan masyarakat kepada Bawaslu perlu diterima sebagai amanah serius yang tidak boleh dianggap enteng.

  7. Sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang sedang mengemban tanggungjawab untuk memimpin jalannya penyelenggaraan negara di tengah proses tahapan pemilu ini, komitmen dan keberpihakan Presiden untuk mengawal keadaban proses seluruh tahapan Pemilu 2024 menjadi kunci penting terakhir. Presiden diharapkan menunjukkan integritasnya, baik melalui sikap pribadi maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa Pemilu 2024. Presiden juga bertanggungjawab untuk memerintahkan TNI dan POLRI sebagai alat negara yang dipersenjatai, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan negara dalam koridor keadilan dan perlindungan rakyat. Presiden jugalah yang bertanggungjawab untuk memerintahkan segenap aparatur sipil negara menjaga dan menunjukkan netralitasnya dalam Pemilu 2024, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di tengah kehidupan masyarakat.

  8. Dalam Pemilu 2024, kita melihat partisipasi kualitatif masyarakat yang jauh lebih besar. Ini selaras dengan pemahaman warga bangsa atas esensi demokrasi yang semakin tinggi. Demokratisasi digital juga memberikan pengaruh pada akses warga terhadap informasi dan sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat ini menjadi elemen sangat penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

  9. GNB berharap kepada seluruh peserta, penyelenggara, pengawas, dan pemantau pemilu, institusi negara terkait penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, serta masyarakat luas, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyalahi peraturan dan ketentuan, serta mengedepankan etika dan nurani dalam menjalani proses demokratisasi ini. Hasil pemilu tak hanya ditentukan berdasarkan legalitas semata, tapi juga menuntut adanya legitimasi kuat yang bersumber dari kepercayaan publik.

“GNB mengajak segenap lapisan masyarakat untuk berdoa, semoga penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai, jujur, dan adil, serta bermartabat,” ujar GNB dalam siaran persnya.

Para tokoh yang tergabung dalam GNB antara lain, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Pdt Gomar Gultom, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, AA Yewangoe, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Karlina Supelli, Makarim Wibisono, Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Slamet Rahardjo, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, Frans Magnis Suseno, Ery Seda, Pdt. Jacky Manuputty, Laode M. Syarief, Setyo Wibowo, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid, dan lainnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan