Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani

Jakarta, innews.co.id – Di masa pandemi Covid-19, sistem belajar di rumah bagi para siswa membuat orangtua harus menyiapkan kuota internet secara khusus. Tentunya ini menjadi beban tambahan. Untuk itu, Partai Gerindra mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri untuk mendukung proses belajar mengajar daring.

“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020). Hal ini mengingat adanya Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.

Dikatakannya, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman dikarenakan proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” ujar Muzani.

Ini semakin diperkuat, dimana pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas salah satunya yakni dari sektor pendidikan.

“Pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM dalam suasana covid ini menjadi terhambat, karena seluruh proses pendidikan berhenti. Tidak ada pembelajaran langsung. Untuk itu harus dipikirkan agar semua ini berjalan lancar dalam suasana Covid-19. Supaya kualitas SDM terjaga, seperti yang diharapkan pemerintah,” tambah Muzani.

Selain kuota, lanjutnya, di dunia pendidikan perlu disiapkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren yang memiliki kekhususan karena santri diwajibkan untuk tinggal di tempat tersebut.

“Dipikirkan bagaimana rapid test kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid test gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah. Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan,” pungkas Muzani. (RN)