Gibran Membelot, Pantas Nainggolan: ‘Hukuman’ Dari Rakyat Lebih Seram Dibanding Sanksi Parpol

Pantas Nainggolan, senior di PDI-Perjuangan dan Anggota DPRD DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden RI, berpasangan dengan Prabowo Subianto, menuai banyak kecaman. Bahkan, ada yang merasa ‘ditipu’, baik oleh Gibran maupun Presiden Jokowi, mengingat ucapan-ucapannya selama ini.

Tak heran, muncul istilah politik dinasti yang sepertinya sengaja dimainkan, bahkan katanya sampai harus menabrak aturan. Hal ini juga dianggap menciderai segala kerja baik yang dilakoni Jokowi dalam membangun negara ini. Istilah air susu dibalas air tuba pun menguat. Bahkan, Jokowi disamakan dengan legenda Malin Kundang.

Senior di PDI-Perjuangan, Pantas Nainggolan dengan lugas mengatakan, “Ada nilai-nilai yang harus dipegang untuk menghantarkan kita pada politik yang berkeadaban. Ada nilai-nilai universal yang menjadi panutan semua orang, begitupun dalam berpolitik. Dalam Pancasila dikenal dengan nilai-nilai luhur”.

Salah satunya adalah loyalitas. “Meski dalam politik berubah-ubah, pindah sana sini itu suatu hal yang biasa. Namun ada nilai-nilai luhur yang harus dijaga,” terang Anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Dia mencontohkan ada peribahasa, kalau sapi yang dipegang talinya, sedang manusia ucapannya. Itu istilah, meskipun faktanya bisa saja orang tidak seperti itu. “Kita coba membangun politik berkeadaban, di mana satunya perkataan dengan tindakan,” tegasnya.

Biar rakyat menilai

Soal Gibran yang diusung parpol di luar PDI-P sebagai Cawapres, kata Pantas, silahkan rakyat yang menilainya. Diakuinya, sikap PDI-P yang belum mengambil sikap terhadap tindakan Gibran, lebih dikarenakan banyak pertimbangan, apalagi di tahun politik ini. “Dalam politik dikenal istilah ‘Ominium Contra Omnes’ yang artinya, semua lawan semua. Itu yang harus diwaspadai karena rentan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Apalagi PDI-P kan bukan ‘pemain’ politik tunggal di negara ini,” urai Pantas.

Dirinya mengatakan, PDI-P adalah partai besar dan kebesarannya akan nampak dengan tetap konsisten mengusung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya. “Sanksi dari partai itu hanya soal hitam putih saja. ‘Hukuman’ dari masyarakat justru yang akan lebih berat diterimanya nanti,” tandas Pantas.

Dirinya menolak bila dikatakan PDI-P sedang main dua kaki pada Pilpres 2024 nanti. “Jujur, kami sangat terluka dengan kejadian tersebut. Tapi, PDI-P konsisten mengusung Ganjar-Mahfud. Tidak ada calon lain. Pada akhirnya nanti tentu akan diambil tindakan tegas juga. Partai juga pasti akan bertindak tegas,” tukasnya.

Ditambahkannya, dengan kejadian ini tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi PDI-P dalam upaya membangun nilai-nilai berkeadaan dan berpolitik. Juga kita yakini tidak ada proses yang instan untuk mencapai tujuan, apalagi sampai harus menabrak aturan yang ada karena merasa memiliki privilege. Dalam organisasi dikenal dengan istilah jenjang kaderisasi. “Kalau selama ini sudah diberikan privilege, tapi endingnya justru membuat kami terluka. Proses tidak pernah bohong dan harus dijalani,” tandasnya.

Pantas berkeyakinan, masyarakat akan menilai sendiri tindakan Gibran yang telah membelot ini. “Saya khawatir ‘hukuman’ dari rakyat bakal lebih berat daripada sekadar sanksi partai. Dan itu akan nampak saat pemilihan nanti. Tapi mungkin itulah bagian yang harus ia terima. Karena saya lihat publik juga memegang nilai-nilai universal yang berkembang dalam masyarakat. Tak heran, rakyat jadi kaget dengan pencalonan Gibran,” cetusnya.

Seperti banyak diberitakan bahwa pencalonan Gibran oleh banyak pihak cacat hukum dan disinyalir ada ‘permainan’ dibalik putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini Majelis Kehormatan MK akan bersidang dan memutuskan soal itu. Bukan tidak mungkin putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran bakal dibatalkan. “Kita lihat saja bagaimana putusan MKMK nanti,” pungkas Pantas Nainggolan. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan