Jakarta, innews.co.id – Gugatan Pelanggaran/Penggunaan dan Ganti Rugi Hak Cipta Logo “KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia)” dengan perkara No. 47/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga
Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) berdasarkan putusan pengadilan. Namun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ perdamaian.

Demikian yang disimpulkan dari penjelasan Saksi Ahli Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., di PN Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Berlaku sebagai penggugat Prof. Dr. Muchtar Pakpahan (Pendiri/ Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/SBSI) dengan para tergugat Dewan Eksekutif Nasional – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI), Mudhofir, SH., dan Elly Rositas Silaban.

Dihadapan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, Suyud menjelaskan, telah terjadi penggaburan gugatan. Ini lantaran penggugat mencampuradukkan gugatan dengan dasar hukum perihal perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Hak Cipta (Hak Royalti) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Penggabungan objek sengketa yang fakta hukumnya saling berlainan dan berdiri sendiri-sendiri membuat gugatan menjadi kabur,” tegas Suyud.

Dari hasil pengamatan Suyud mengenai kedua logo tersebut, bisa disimpulkan tidak identik, tidak memiliki kemiripan
(similaritas).

Dalam rilis yang diterima innews dikatakan, dalam persidangan diperdebatkan tentang pemberlakuan Hak Eksklusif terhadap suatu ciptaan, sebagaimana Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ciptaan memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, hal mana sesuai Ketentuan Pasal 2 Persetujuan TRIPs (Trade Related aspect Intellectual Property rights Agreement).

Konsepsi yang mendasar adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut. Hal mana juga diatur dan ditentukan oleh negara-negara anggota WIPO (World IP Organization). Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, ditentukan, “Pelindungan Hak Cipta termasuk untuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut”. (RN)