C. Suhadi, advokat senior di Ibu Kota

Jakarta, innews.co.id – Digugatnya hasil pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rumah Bersama Advokat (RBA), melahirkan keprihatinan bagi C. Suhadi, SH., MH., advokat senior di Jakarta.

“Saya sedih dengan kondisi yang mengarah pada perpecahan kembali Peradi. Padahal, saya rindu bagaimana organisasi advokat ini bisa bersatu kembali,” ujarnya kepada innews melalui sambungan telepon, Rabu (16/9/2020) pagi.

Dia menjelaskan, usulan menyetorkan Rp500 juta bagi calon ketua umum diajukan mengingat selama ini Peradi RBA terbilang begitu idealis. Sehingga kas organisasi pun terbilang minim. “Oleh karena itu, dalam rapat panitia Munas diusulkan agar caketum menyetorkan Rp500 juta sebagai bentuk komitmen membangun organisasi,” kata Suhadi.

Bila ternyata usulan ini memberatkan, harusnya bisa disanggah saat acara. “Kalau pun pada akhirnya ada yang mundur, ya itu hak masing-masing pihak yang tadinya berencana mengajukan diri sebagai caketum,” tambahnya.

Dirinya menilai, menggugat adalah hak bagi caketum lain. Hanya saja, harus dilihat sisi positif dari usulan ini, yakni untuk membawa organisasi lebih maju lagi.

Mengenai fakta bahwa Luhut Pangaribuan sebagai caketum kala itu tidak menyetorkan uang senilai itu, menurut Suhadi yang juga Ketua Umum Ninja–relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu ini, kalau calon tunggal ya untuk apa lagi. “Karena, biaya penyelenggaraan acara kan dia yang tanggung (oleh karena kondisi kas organisasi minim). Kalau ternyata biaya acara mencapai Rp1 milyar, kan Pak Luhut juga yang harus keluar biaya. Tapi kalau dibawah Rp500 juta, ya anggap saja itu keuntungan baginya. Namun, kalau sudah namanya calon tunggal, tidak ada kewajiban menyetor uang lagi, karena dana munas otomatis menjadi tanggung jawab beliau. Kecuali caketumnya ada 2 atau lebih,” paparnya.

Lebih jauh Suhadi mengatakan, harusnya jangan lagi ada perpecahan di tubuh Peradi. “Justru kita harus berpikir bagaimana Peradi ini bisa kembali satu. Sekarang ini advokat gampang saja, kalau tidak puas dengan kepemimpinan A, bisa pindah ke B, begitu seterusnya,” tukasnya.

Dalam kondisi demikian, Suhadi mengatakan, “Baiknya bertemu pimpinan-pimpinan Peradi, mulai dari Otto Hasibuan, Juniver Girsang, dan Luhut Pangaribuan untuk membicarakan bagaimana realisasi penyatuan kembali Peradi,” usulnya.

Sebelumnya, Pilipus Tarigan, caketum Peradi pada Munas III Peradi RBA melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) lantaran menilai ada dugaan kongkalikong dalam pelaksanaan acara tersebut. Gugatan tersebut telah teregister dengan Nomor 526/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Sesuai rencana, sidang atas gugatan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 28 September 2020. (RN)