Suasana persidangan gugatan hak cipta buku 'Muhammad Teladanku'

Jakarta, innews.co.id – Hak Cipta buku ‘Muhammad Teladanku’ diperkarakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana Eka Wardhana menggugat PT Sygma Media Inovasi.

Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Kamis (9/7/2020), dihadirkan Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI).

Menurut Suyud, permasalahan ini dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan: “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.

“Buku ‘Muhammad Teladanku’, merupakan hasil karya cipta bersama, antara Tim Syaamil, Eka Wardhana (penggugat) dan juga PT SCM, bukan perorangan. Dalam hal ini, PT SCM adalah pihak yang memimpin, mengawasi adalah pihak yang dianggap Pencipta,” terangnya.

Dikatakan, sesuai ketentuan Pasal 37 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka PT SCM sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang telah beralih secara sah menurut hukum kepada PT SMI.

Suyud juga menilai, terjadi tumpang tindih gugatan antara Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan dan atau Gugatan Ganti Rugi, yang mana kedua kategori gugatan tersebut merupakan dua hal dengan latar belakang maupun dasar hukum yang berbeda sehingga tidak dapat diajukan sekaligus dalam satu gugatan yang sama.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan adalah ditujukan untuk suatu Ciptaan yang telah tercatat (terdaftar) dalam Daftar Umum Ciptaan, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Gugatan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 99 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ditujukan untuk suatu pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran ini ditujukan kepada pihak yang telah melanggar Hak Cipta pihak lain,” terangnya.

Menurut Suyud, ketidakjelasan gugatan karena memang tidak ada pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT SMI, karena sifat gugatan ganti kerugian dalam bidang hak kekayaan intelektual juga harus membuktikan adanya fakta perbuatan melawan hukum (PMH) khusus terhadap pelanggaran hak cipta milik pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, Suyud menilai, suatu gugatan yang tidak jelas sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (gugur gugatan). “Namun sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/perdamaian,” tukasnya.

Kasus ini bermula dari larisnya buku ini yang dibuat oleh Eka saat bekerja sebagai Manager Publishing di PT SCM (2003-2007). Sebagai pemegang hak buku ini, PT SMI mencatatkan ke-18 buku ini pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM dan telah melalui dan memenuhi pemeriksaan persyaratan dari DJKI sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berlaku.

Lalu Tim Syaamil, manajemen PT SCM, dan Eka, bersama-sama membuat konsep dan content untuk menulis naskah, serta untuk mensukseskan penyusunan buku ini bersama-sama.

Selama 2 tahun disusun, akhirnya buku ini rampung. Dengan demikian penulisan buku ‘Muhammad Teladanku’ adalah karya cipta bersama.

Tahun 2007, Eka resign dari PT SCM dan membuat usaha sendiri. Setahun kemudian, PT SCM berhenti beraktivitas dan selanjutnya menyerahkan bisnis dan telah melakukan pengalihan harta tetap maupun harta tidak berwujud (intangible assets) kepada PT Sygma Exa Arkanleema (SEA), termasuk buku ‘Muhammad Teladanku’.

Lalu, PT SEA mendirikan anak usaha bernama PT Sygma Media Inovasi (SMI) yang berfokus di penerbitan. PT SEA kemudian menyerahkan buku ‘Muhammad Teladanku’ berikut intangible assets lainnya kepada PT SMI untuk kemudian bersama Tim Sygma melakukan beberapa perubahan dan penambahan di dalam buku tersebut. PT SMI sempat menghubungi Eka menyampaikan maksud dan tujuan guna melaksanakan formalitas dalam rangka proses pencatatan ciptaan atas karya buku ‘Muhammad Teladanku’ kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Eka membuat dokumen pernyataan pengalihan hak cipta guna memenuhi persyaratan pencatatan ciptaan buku ‘Muhammad Teladanku’ pada DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. (RN)