Kotak kemasan Geprek Bensu

Jakarta, innews.co.id – Desain Industri yang mendapatkan perlindungan tidak sekedar pendaftaran sebagai suatu konsep konstitutif (constitutive stelsel). Namun, Desain Industri juga harus memenuhi persyaratan kebaruan (novelty), disamping itu desain industri tersebut merupakan suatu produk industri maupun kerajinan tangan yang dilihat dari sisi bentuk, konfigurasi, dan konstruksi pada suatu produk tertentu. Dalam hal ini sistem desain industri tidak melindungi tampilan gambar atau warna apalagi gambar
ataupun warna tersebut sudah terdaftar sebagai logo/ brand yang dilindungi dalam sistem hukum merek.

Hal ini dikatakan Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI) saat menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dan ganti rugi dalam perkara No. 16/Pdt.Sus.HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, antara PT Ayam Geprek Benny Sujono (Penggugat) versus Ruben Samuel Onsu (Tergugat), pada sidang terbuka di PN Jakpus, Selasa, (21/7/2020).

Dikatakannya, persyaratan desain industri memberikan proteksi pada desain industri yang baru dan belum pernah ada pengungkapan sebelumnya, apabila ternyata desain industri kotak kemasan makanan, milik Tergugat tersebut tidak baru (lack of novelty) berdasarkan pemeriksaan substantif pada materi literatur maupun non-literatur desain, maka desain industri tersebut seharusnya dibatalkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. “Karena dengan terdaftarnya Desain Industri ‘Kotak Kemasan Makanan’ Nomor pendaftaran IDD000049596, terdaftar pada 20 Juli 2018 atas Tergugat, tersebut tidak saja merugikan Penggugat, namun juga para pelaku usaha yang lain yang secara bentuk maupun konfigurasi, para pelaku usaha memproduksi serta menggunakan produk desain industri yang sama,” ungkap Suyud.

Suyud beranggapan, seharusnya peristiwa/kasus ini menjadi pembelajaran bahwa sebagai Kantor DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, (Turut Tergugat) dalam pemeriksaan substantif harus jeli melihat suatu permohonan desain industri, karena tidak semua gambar itu merupakan suatu komposisi garis dan warna yang integrated pada suatu produk industri.

“Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan pembatalan desain industri ini dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, karena desain industri tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000,” tegasnya.

Disamping itu, dengan terdaftarnya desain industri “Kotak Kemasan Makanan” dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen hingga sulit membedakan antara satu dan lainnya (mislead or confusing consumers).

Sebelumnya, persoalan terkait merek/logo antara Geprek Bensu/RSO dengan I Am Geprek Bensu/PT AGBS ramai di masyarakat. Putusan Mahkamah Agung menolak gugatan dan permohonan kasasi Ruben Samuel Onsu dalam perkara No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada tanggal 20 Mei 2020 juncto Nomor: 57/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/ PN.Niaga. Jkt.Pst.

Perkara ini pada mulanya ketika diketahui ternyata Tergugat telah mendaftarkan Desain Industri “Kotak Kemasan Makanan” Nomor IDD000049596, terdaftar pada tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu (Tergugat), di Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri qq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI. Padahal, desain industri “Kotak Kemasan Makanan”, Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sama mengikuti desain kemasan kotak pembungkus makanan dan/atau minuman dari bisnis makanan merek milik Penggugat, yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktur Merek dengan Nomor IDM000643531 tanggal 24 Mei 2019, untuk melindungi produk dalam kelas 43.

Oleh karena itu, sesuai Penggugat mempunyai Hak Eksekutif untuk menggunakan sendiri atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya logo/merek/brand yang didaftarkan sebagai desain industri oleh Tergugat. (RN)